Tak Diam, Kuasa Hukum Akan Bacakan Pembelaan Soal Tuntutan Hukuman Mati: Itu Hak Herry Wirawan

TRIBUN-BALI.COM – Tidak diam dengan tuntutan hukuman mati dan hukuam kebiri, kuasa hukum Herry Wirawan, pelaku rudapaksa terhadap 13 santriwai akan melakuakan pembelaan terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Pembelaan terhadap tuntutan JPU akan dibacakan lewat nota pembelaan atau pleidoi, di persidangan selanjutnya di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, pekan depan.

"Gini, pendapat saya itu nanti akan kami tuangkan di pleidoi. Jadi, kami belum bisa tanggapi saat ini, mohon dimaklumi," ujar Ira Mambo, kuasa hukum Herry Wirawan, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa, 11 Januari 2022, dikutip Tribun-Bali.com dari TribunJabar.id dalam artikel berjudul Guru Bejat Herry Wirawan Bakal Bacakan Pembelaan atas Tuntutan Jaksa, Ini Jadwal Sidangnya.

Menurut Ira, pleidoi merupakan hak Herry Wirawan sebagai terdakwa.

Nantinya, kata dia, bakal dibacakan pleidoi dari kuasa hukum dan pleidoi pribadi Herry Wirawan.

"Pembelaan akan kami sampaikan secara tertulis di muka persidangan."

"Kepada terdakwa pun diberikan kesempatan pembelaan dengan kata-kata pribadinya," katanya.

Dituntut Hukuman Mati dan Kebiri

Tidak hanya dituntut hukuman mati, Herry Wirawan, Guru di Pesantren yang rudapaksa 13 Santriwati juga dituntut hukuman kebiri dan dimiskinkan.

Baca juga: Dengan Gampang Guru Bejat Herry Wirawan Minta Maaf dan Mengaku Khilaf, tapi Jawaban Berbelit

Hal tersebut dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kepala Kejati Jawa Barat Asep N Mulyana, di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LLRE. Martadinata, Selasa, 11 Januari 2022.

"Kami pertama menuntut terdakwa dengan hukuman mati," ujar Kajati Jabar, Asep N Mulyana, seusai persidangan dikutip Tribun-Bali.com dari TribunJabar.id pada Selasa, 11 Januari 2022 dalam artikel berjudul Guru Bejat Herry Wirawan Dituntut Hukuman Mati, Komnas Perlindungan Anak Bilang Begini.

"Sebagai komitmen kami untuk memberikan efek jera pada pelaku,” sambungnya.

"Kedua, kami juga menjatuhkan dan meminta hakim untuk menyebarkan identitas terdakwa dan hukuman tambahan, kebiri kimia.

Selain itu, JPU pun meminta meminta untuk menyita seluruh aset yang dimiliki oleh Herry.

"Kami juga meminta denda Rp 500 juta rupiah subsider satu tahun kurungan dan mewajibkan terdakwa membayar restitusi,"

"Yang selanjutnya digunakan untuk biaya sekolah bayi korban," katanya.

Keluarga Korban Pesimis, Tuntutan Akan Terpenuhi

Keluarga korban rudapaksa yang berada di Garut mengatakan tuntutan tersebut memang menjadi poin-poin yang diperjuangkan pihak keluarga melalui kuasa hukum.

"Itu belum putusan, semoga (putusan) nanti sesuai sama tuntutan," ujar AN (34) salah satu keluarga korban saat dihubungi Tribunjabar.id dikutip Tribun-Bali.com dalam artikel berjudul Ustaz Bejat Herry Wirawan Dituntut Hukuman Mati, Keluarga Korban Pesimis Tuntutan Akan Terpenuhi, pada Selasa, 11 Januari 2022.

Baca juga: UPDATE: Herry Wirawan Pelaku Rudapaksa 13 Santriwati Dituntut Hukuman Mati, Komnas HAM: Setuju

AN menjelaskan dirinya pesimis tuntutan tersebut akan sesuai dengan hasil putusan karena putusan hukuman mati terhadap pelaku rudapaksa jarang terjadi.

Berbeda dengan bandar narkoba atau teroris yang menurutnya sudah banyak yang diputus hukuman mati.

"Tetep pesimis sih, kalo sampe putusan mati mah, ya secara historis hukum di Indonesia untuk kasus yang sama belum banyak yang dihukum mati," ucapnya.

Ia berharap hasil putusan nanti terhadap ustaz bejat Herry Wirawan sama dengan tuntutan yang sudah ia perjuangkan selama ini.

Menurutnya jika majelis hakim nantinya memutuskan hukuman mati untuk Herry Wirawan, maka akan jadi sejarah baru dan memberikan efek jera terhadap pelaku rudapaksa.

"Mudah-mudahan hukuman mati, jadi awal sejarah baru," ungkapnya.

Tanggapan Komnas Ham Soal Tuntutan Hukuman Mati Herry Wirawan

Masih dilansir Tribun-Bali.com dari TribunJabar.id, Dewan Pembina Komnas Perlindungan Anak, Bimasena mengaku senang atas tutuan hukuman mati tersebut.

"Ya, happy dong, (tuntutan) sesuai dengan harapan. Jadi, inilah produk hukum yang sudah sepatutnya digunakan," katanya di Pengadilan Negeri Bandung, Selasa, 11 Januari 2022.

Bimasena menyebut JPU sempat menyampaikan bahwa hukuman yang diputuskan sebagai efek jera.

Baca juga: TERKINI SUBANG: danu Tersudut Disebut Mirip Sketsa, Yoris dan Yosef Kepergok Lakukan ini

"Ya, saya setuju. Memang ini yang diharapkan masyarakat dan harapkan bahwa hukuman yang setimpal adalah hukuman mati dan itu memang syaratnya masuk semua."

"Kami melihat beberapa hari ini ada beberapa kasus muncul dan itu bisa digunakan mulai penyidikan hingga penuntutan."

"Jadi, enggak usah takut karena produk hukumnya sudah jelas ada," katanya.

Menurutnya, keputusan ini merupakan keseriusan mereka sebagai penegak hukum untuk menyampaikan kepada warga soal kasus kejahatan anak masuk dalam ekstra spesialis crime dan tuntutannya adalah hukuman mati.

(*)