Breaking News:

Berita Bangli

Tandatangani Kerja sama Posbakum, Ketua PN Bangli Berharap Peran Posbakum Lebih Optimal

Bantuan layanan hukum melalui Posbakum diharapkan lebih optimal dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, tak terkecuali masyarakat tak mampu.

ist
Kerjasama - Ketua Pengadilan Negeri Bangli, Redite Ika Septina (kiri) bersama Ketua DPC Peradi Denpasar, I Nyoman Budi Adnyana, usai menandatangi perjanjian kerjasama terkait Posbakum. Selasa (11/1) 

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI - Bantuan layanan hukum melalui Posbakum diharapkan lebih optimal dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, tak terkecuali masyarakat tak mampu.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Redite Ika Septiana usai melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama terkait Pos Bantuan Hukum (Posbakum), Selasa 11 Januari 2022.

Redite mengatakan, sejalan dengan amanat dalam UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Perma No 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka setiap orang berhak untuk memperoleh bantuan hukum.

Dan Mahkamah Agung sendiri memberi akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat, untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu. Salah satunya melalui pembentukan Posbakum di Pengadilan.

"Kami mempunyai kewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana serta menyediakan imbalan jasa bagi petugas posbakum. Di mana anggaran imbalan jasa sesuai anggaran dalam DIPA," jelasnya.

Posbakum ini, lanjutnya, kerjasama antara Pengadilan Negeri Bangli dengan DPC Peradi Denpasar.

Posbakum nantinya bertugas memberikan layanan hukum berupa pemberian informasi yang jelas dan akurat, konsultasi yang seimbang dan komprehensif, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

"Saya harapkan petugas posbakum yang juga sudah sebagai Advokat bisa membantu dalam hal penerapan gugatan sederhana, dan prosedur persidangan e-Litigasi dalam hal perkara permohonan dan gugatan," ucapnya.

Pihaknya menambahkan, berdasarkan data pemohon layanan Posbakum di tahun 2021, tercatat hanya 10 orang, atau hanya 5 persen dari total jumlah perkara gugatan dan permohonan. Karenanya Redite berharap di tahun 2022, ada peningkatan jumlah pemohon layanan melalui Posbakum.

Sehingga capaian kinerja bulanan dalam hal persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dari posbakum, bisa lebih optimal.

"Tentu kami juga berharap kepada petugas Posbakum agar tetap memegang prinsip-prinsip pelayanan bantuan hukum. Antara lain keadilan, non diskriminasi, keterbukaan, akuntabilitas, kepekaan gender, perlindungan bagi masyarakat yang terpinggirkan, serta perlindungan bagi kelompok penyandang disabilitas dan perlindungan anak. Semoga dengan adanya kerjasama ini dapat saling memberi manfaat serta adanya kemudahan bagi para pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli," tandanya. (mer)

Baca juga: COACH TECO Beri Instruksi Khusus dari Brazil untuk Bali United, 3 Pemain ini Jadi Trio Lini Depan

Baca juga: Informasi Vaksin Booster Belum Jelas, Diskes Badung Akui Masih Tunggu Juklak Juknisnya

Baca juga: Capaian Vaksinasi Covid-19 di Atas 70 persen, Bali Siap Terima Booster Dosis Ketiga

Berita Bangli Lainnya

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved