40 LPD di Tabanan Masih Bermasalah, Tiga Lainnya Tersandung Kasus Hukum

Tentunya selain itu dukungan krama atau masyarakat setempat menjadi obyek vital dalam kebangkitannya. Sehingga diharapkan masyarakat alias krama adat setempat bisa men-support LPD yang sedang bangkit.

Kemudian, pengelola juga harus dipilih sesuai kesepakatan prajuru adat dan membentuk badan pengawas.

Mengingat selama ini, banyak hal yang menyebabkan LPD bermasalah. Seperti kredit macet, adanya oknum pengurus yang tidak jujur dan lain sebagainya.

"Tentunya krama atau masyarakat yang menjadi objek vital ini mendukung. Kemudian dari pengurus juga harus jujur agar tidak melakukan hal yang menimbulkan masalah," tegasnya.

Namun begitu, kata dia, selain ada yang bangkit, ada juga LPD yang memang tidak berniat untuk bangkit.

Hal itu tercermin dari prosesnya. Pihak LPLPD sejatinya sempat memanggil LPD tersebut.

Setidaknya ada 3 kali pemanggilan yang dilakukan, hanya saja tidak digubris sehingga LPD tersebut nantinya akan terus seperti itu.

"Tapi sebagai LPLPD, kami tetap menunggu laporan dari pengawas dalam hal ini Bendesa Adat. Jika memang ingin bangkit kami tentunya akan melakukan pendampingan dan juga pembinaan," jelasnya.

Disinggung mengenai aset atau laba dari LPD di Tabanan selama pendemi Covid 19, Dewa Astina menyebutkan selama pandemi memang terjadi penurunan namun tak terlalu signifikan sekali.

Jika di tahun 2019 LPD seluruhnya mendapat laba Rp 56 Miliar, di tahun 2020 menurun menjadi Rp 41 Miliar.

Kemungkinan di tahun 2021 lalu tak jauh penurunannya. Mengingat hingga November 2021 lalu, sudah ada keuntungan sekitar Rp 35 Miliar.

"Pandemi memang sangat berpengaruh, tapi tidak terlalu jauh. Di tahun kemarin atau 2021 ini kemungkinan turun dari tahun sebelumnya namun tak terlalu jauh. Kebetulan saya belum rekap untuk tahun 2021 kemarin ini. Semoga saja bisa mendekati," tandasnya.(*)

Artikel lainnya di Berita Tabanan