Berita Bangli

Masuk Kintamani Dipungut Rp 25 Ribu untuk WNI dan WNA Rp 50 Ribu, Pemkab Bangli: Ini Amanah Perbup

Dalam keterangan juga diungkapkan untuk warga lokal dikenakan biaya sebesar Rp 25 ribu, sementara untuk warga negara asing dikenakan biaya Rp 50 ribu

Istimewa
Petugas saat memungut retribusi masuk Kintamani. Jumat (18/2/2022) 

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI - Pungutan retribusi di Daya Tarik Wisata (DTW) wilayah Kintamani kembali ramai diperbincangkan.

Hal ini menyusul viralnya sebuah video yang memperlihatkan tentang kewajiban pembayaran tiket masuk Kintamani untuk wisatawan.

Dalam video yang diunggah di media sosial Instagram tersebut, nampak wisatawan menunjukkan struk pembayaran tiket masuk wilayah Kintamani.

Pada keterangannya ditulis ‘masuk Kintamani kembali bayar’.

Baca juga: VIRAL Video Masuk Kintamani Bangli Kembali Bayar, Begini Penjelasan Kadisparbud

Dalam keterangan juga diungkapkan untuk warga lokal dikenakan biaya sebesar Rp 25 ribu, sementara untuk warga negara asing (WNA) dikenakan biaya Rp 50 ribu.

Dijelaskan, di semua pintu masuk Kintamani kini ada pos.

Saat ditanya, pihak yang menjaga mengungkapkan, kebijakan ini baru kemarin diresmikan kembali.

Video tersebut memancing komentar dari para netizen.

Tak sedikit yang berkomentar sarkas, dengan ikut menerapkan tarif saat melewati wilayahnya.

Ada juga yang mempertanyakan mengapa bisa membayar, padahal itu merupakan jalan umum.

Serta ada pula yang bingung apabila hanya ingin pulang ke tempat asalnya atau hanya melintas.

Menanggapi viralnya video tersebut, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Bangli, I Wayan Sugiarta menjelaskan jika pungutan retribusi ini merupakan amanah dari Peraturan Bupati Bangli No 37 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangli No. 47 tahun 2014 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Kabupaten Bangli.

"Sebenarnya dalam dua tahun terakhir yakni 2020 dan 2021, Pemda Bangli sudah melakukan relaksasi dengan menghentikan pungutan karena merebaknya wabah Covid-19.

Namun karena ini merupakan amanah Perbup, maka kita kembali laksanakan pungutan. Karena kita yang akan disalahkan apabila tidak melaksanakan pungutan," jelasnya.

Baca juga: Mulai 17 Februari, DTW Kintamani Akan Terapkan e-Ticketing

Halaman
1234
Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved