Bayar Rp 5,5 Juta untuk Jalur Cepat, Wagub Ungkap Ada Praktik Mafia Visa di Bali

Pihaknya pun akan tegas menindak oknum-oknum yang melakukan praktik mafia karantina dan e-visa.

"Kami akan tegas mengusut tuntas. Dan kami akan memberikan sanksi yang berat bagi para pelanggar atau pelaku mafia karantina ini dan mafia visa. Dan Bareskrim Polri telah membentuk tim khusus melakukan penyelidikan, karena ini pesan khusus dari Presiden agar citra pariwisata terjaga," imbuh Sandi.

Kemenparekraf bersama Kementerian/Lembaga lainnya dan BNPB, Satgas Covid-19, Kemenkes, PHRI dan lainnya membentuk help desk bagi wisatawan asing yang merasa adanya keganjilan mengenai harga karantina dan visa.

Sandi menyampaikan, pihaknya tengah berkoordinasi dengan pihak berwajib karena hal ini dilaporkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Bali.

Mengenai modus mafia karantina dan e-visa masih di dalami dan kementerian akan tegas menindak bekerjasama dengan pihak berwajib, karena ini menjadi perhatian khusus dari Presiden dan para Menko untuk memastikan tindakan tegas pemerintah.

"Kami pastikan bisa diwujudkan (tindakan tegas). Dan kami sudah ada MoU dengan Polri. Kami harapkan dengan ini bisa menjadi lingkup kebangkitan pariwisata kita, serta kepulihan teman-teman di Bali dan destinasi wisata lain," kata Sandi.

Sandi akan melakukan kunjungan kerja ke Bali Selasa hingga Kamis ini.

Sejumlah agenda akan dihadirinya, termasuk menindaklanjuti laporan mengenai mafia karantina dan e-visa, Sandi akan bertemu langsung dengan Gubernur Bali. 

Baca juga: BMKG Keluarkan Peringatan Dini Cuaca & Gelombang Tinggi di Wilayah Bali Pada 21-23 Februari 2022

Baca juga: Pura Prajapati di Ubud Rusak, Pohon Tumbang Juga di Buleleng, Klungkung, Tabanan

Regulasi Harus Dipermudah

KETUA Dewan Pengurus Daerah Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (DPD ASITA) Bali, Putu Winastra menanggapi soal mafia visa yang menarif Rp 5,5 juta untuk jalur cepat berwisata ke Bali.

Berbicara mengenai visa, terdapat agen yang khusus menjual visa, kemudian juga terdapat agen yang khusus meng-handle paket tour seperti ASITA.

"Saya kira kalau agen visa ini menjual dengan harga mahal itu cuma etikanya kurang pas ketika kita mengharapkan wisman datang. Nah sebenarnya yang perlu kami cari tahu adalah mengapa orang berani berbuat seperti itu," kata dia, Senin (21/2).

Menurutnya, permasalahan tersebut berada pada hulu atau awal dari permasalahan tersebut.

Ia mengatakan, perusahaan travel yang diduga menjadi mafia tersebut merupakan hilir dari aturan-aturan untuk kedatangan wisatawan mancanegara yang terkesan 'menjelimet'.

"Ketika orang menjual visa dengan harga tersebut, itu kan hilir ya. Sebenarnya yang dicari hulunya dulu. Mengapa orang berani menjual seperti itu? Karena menganggap aturan itu terlalu menjelimet sehingga orang mau sesuatu yang mudah tidak mau menjelimet akhirnya dia serahkan kepada agen visa itu untuk mengurus," tambahnya.