Komisi I DPRD Badung Pertanyakan Nasib Tenaga Kontrak dan Honorer yang Akan Dihapus Tahun 2023

TRIBUN-BALI.COM, BADUNG - Komisi I DPRD Badung Pertanyakan Nasib Tenaga Kontrak dan Honorer yang Akan Dihapus Tahun 2023.

Tenaga Kegiatan atau Pegawai Kontrak nasibnya mulai dipertanyakan oleh jajaran dewan di Kabupaten Badung.

Pasalnya beredar kabar tenaga kontrak dan honorer akan dihapus oleh pemerintah pusat.

Menyikapi hal tersebut, Komisi I DPRD Badung langsung menanyakan hal tersebut dalam rapat kerja bersama Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Bagian Organisasi Setda Badung pada Selasa 8 Maret 2022.

Pasalnya, Kabupaten Badung saat ini memiliki ribuan pegawai kontrak yang jumlahnya melebihi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Baca juga: Wujudkan Pelayanan Prima DPMPTSP dan Disdukcapil Badung, Bupati Raih Piala Adicita Sewaka Pertiwi

Ketua Komisi I I Made Ponda Wirawan saat rapat menanyakan langsung terkait nasib tenaga kegiatan atau pegawai kontrak di Pemkab Badung belum jelas, di tengah-tengah kebijakan pemerintah pusat tahun 2023.

Dirinya mengaku banyak mendapat pertanyaan terkait akan dilakukannya penghapusan tenaga kontrak tersebut.

"Kami banyak mendapat pertanyaan dari masyarakat, dari pegawai honorer dan kontrak. Bagaimana nasib mereka nanti setelah tahun 2023.

Karena ada kebijakan Kemenpan hanya akan ada ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)," katanya.

Selain itu, ia juga mempertanyakan pemberlakuan Undang-Undang No 5 Tahun 2017 tentang ASN.

Sehingga menurutnya, penjelasan dari BPKSDM menurutnya sangat penting, agar ada kesamaan presepsi dan jawaban untuk masyarakat.

"Kami perlu penjelasan, agar informasi yang diterima masyarakat jelas," ucapnya.

Sementara Kepala BKPSDM Badung I Gede Wijaya mengaku sampai saat ini pihaknya belum mendapat petunjuk dari pusat. 

"Kami belum menerima petunjuk dari pusat akan bagaimana dan ke mana untuk tenaga kegiatan (pegawai kontrak). Kami masih menunggu informasi dari pusat," katanya.

Lebih lanjut Wijaya menjelaskan, dalam UU 5 Tahun 2017 tentang ASN, yang disebut bahwa  pegawai hanya ASN dan P3K.

Baca juga: Dipulangkan dari Ukraina, Era Rustini PMI Asal Badung Mengaku Masih Trauma

Sehingga di luar ASN dengan sebutan apapun, tidak dikategorikan dengan pegawai.

"Badung sendiri memiliki 43 orang P3K, yaitu 23 tenaga guru dan 20 tenaga penyuluh pertanian," ungkapnya.

Diakui, pada akhir tahun 2020, Pemkab Badung mengusulkan sebanyak 1.800 P3K tenaga guru dan disetujui Kemenpan sebanyak 1.770 orang.

Perekrutan P3K tenaga guru ini diprioritaskan dari honorer katagori 2. Hanya saja begitu prosesnya mau dilanjutkan, pimpinan memutuskan untuk menunda. 

"Waktu ini kami mau merekrut P3K namun ditunda oleh pimpinan, dengan pertimbangan melihat kondisi keuangan daerah yang tidak memungkinkan tambahan belanja pegawai, akibat pandemi," ungkapnya.

Sehingga pada November 2021, Pemkab Badung kembali bersurat ke pusat untuk menunda pengangkatan P3K tahun 2022. 

"Kita kembali melakukan penundaan, belum bisa dilaksanakan karena kemampuan keuangan daerah belum memungkinkan," imbuhnya.

Mengingat berdasarkan aturan pembayaran gaji P3K sepenuhnya dibebankan melalui APBD.

Wijaya menyatakan berdasarkan analisa kebutuhan, sejatinya Pemkab Badung sangat membutuhkan tambahan pegawai (ASN).

"Kalau melihat kebutuhan, kita di Badung sangat butuh pegawai atau ASN lagi. Apalagi jumlah kontrak banyak, untuk guru saja ada 2.800 guru yang statusnya non PNS," imbuhnya.

(*)