Gelar Rapat Pimpinan AKD, Ketua DPRD Badung Berharap Semua Bisa Bekerja Sesuai Fungsinya

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Pimpinan DPRD Badung, melaksanakan rapat bersama ketua Alat Kelengkapan Dewan (AKD) pada Senin 21 April 2022.

Ada sejumlah bahasan yang dilakukan mulai dari tugas pokok dan fungsi komisi serta program prioritas yang akan dilakukan para komisi, Badan Kehormatan hingga Bapemperda DPRD Badung.

Kendati demikian, diharapkan semua AKD bisa bekerja sesuai fungsinya, sehingga program bisa berjalan dengan baik.

Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, mengatakan, rapat koordinasi dilaksanakan untuk menyelaraskan apa yang akan dilakukan alat kelengkapan DPRD Badung. Hal itu dilakukan supaya fokus kerja dan menjalankan tugasnya, terutama dalam hal penganggaran, pengawasan dan membuat peraturan daerah , termasuk melakukan control regulasi yang dibuat oleh pemerintah, baik itu dalam bentuk Perbup maupun peraturan daerah.

"Kami melakukan rapat koordinasi dengan para ketua alat kelengkapan dewan supaya mereka menahkonadi komisi yang mereka emban saat ini sesuai dengan tupoksinya. Seperti yang kita ketahui bersama dengan adanya covid-19 pemerintah kabupaten Badung pendapatan daerahnya sangat menurun sehingga diperlukan kerja bersama," ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, pertama dalam rapat dengan para pimpinan alat kelengkapan Dewan, telah memberikan rekomendasi terkait penyelarasan Perbup pendapatan daerah masalah NJOP dan retribusi pajak lainnya.

“Sekarang ini NJOP boleh diturunkan sesuai kewenagan daerah karena pandemic covid-19. sehingga dari BPHTB bisa mendapatkan hasil secara maksimal dan pendapatan daerah bisa tetap meningkat," jelasnya sembari mengatakan hal ini nanti akan dilakukan pengkajian oleh Komisi III.

Baca juga: Bupati Giri Prasta Terima Kunjungan Kepala Kejari Badung, Harapkan Sinergitas Tetap Terjalin Baik

Baca juga: Kasus Penipuan Kerja di Kapal Pesiar Rugi Ratusan Juta, Korban Minta Atensi Polda Bali & DPRD

Baca juga: Hujan Lebat Guyur Wilayah Karangasem, Rumah dan Pelinggih Warga di Desa Ban Tergerus Longsor

Parwata juga mengatakan, Untuk komisi I, pihaknya juga memerintahkan agara investasi di Kabupaten Badung harus jelas. Sehingga tidak ada investasi abu-abu lagi , sehingga peraturan yang bertentangan Omnibus law dan undang-undang cipta kerja itu harus diselaraskan, termasuk rekomendasi perijinan yang kini menjadi kewenagan daerah.

Untuk Komisi II, Pihaknya berharap dalam situasi covid-19 ini, inovasi pemerintah harus terus dilakukan . Untuk itu ia mendorong destinasi wisata desa harus dibuka di Badung.

“Dengan dibukanya destinasi wisata desa ini, jadi tidak ada lagi diskriminasi pengelolan pariwisata. Ada yang berbasis pertanian , ada yang berbasis agro, ada yang berbasis seni dan budaya, kita buka semuanya. JIka ada Perbup atau Perda yang menghambat kita mesti lakukan perbaikan atau revisi," jelasnya.

Lanjut dijelaskan, pada komisi IV , pihaknya menugaskan memfasilitasi kepentingan masyarakat yakni kesiapan rumah sakit Mangusada, termasuk mengevaluasi BLUD RSD Mangusada.

"Jangan sampai BLUD , mintaterus didanai pemerintah, dan kami harapkan Mangusada bisa berinovasi," terangnya.

Dari semua hal itu, kata Parwata, tugas yang terakhir adalah Bapemperda , bagaimana Bapemperda bisa merancang peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan di Kabupaten Badung.

"Kami telah satu usulan Perda inisiatif yang berbasis pertanian yakni Taman Bumi Banten. Supaya jelas, apa objeknya, dimana objeknya, bagaiman akses pembinaannya, bagaimana pembiayaannya. Ini kami minta Bapemperda membuat Perda Inisiatif tersebut," ujarnya. (*)

BERITA LAINNYA