ETLE Dilaunching di Bali, Sosiolog Soroti Sistem Panoptikon dan Ruang Kompromi untuk Kemanusiaan

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Satu titik Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE kini telah resmi diterapkan di wilayah Provinsi Bali, pada Sabtu 26 Maret 2022.

ETLE menjadi salah satu teknologi yang saat ini dikembangkan oleh Kepolisian Republik Indonesia untuk memperkuat fungsi pengawasan dalam berlalu lintas di jalan raya.

Program ini merupakan salah satu program Kapolri Jenderal polisi Listyo Sigit Prabowo.

Di Bali, perangkat ETLE sudah terpasang di satu titik yakni Simpang Jalan Teuku Umar dan Jalan Imam Bonjol atau sering disebut Simpang Buagan, bahkan Kapolda Bali Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra berencana menambah ETLE di titik-titik lain.

Baca juga: Launching ETLE, Kapolda Bali Sebut Tujuannya untuk Lebih Menertibkan Lalu Lintas

Tentu jika menilik dari perspektif hukum kepolisian fungsi penerapan ETLE sangat efektif dan efisien guna menindak atau melakukan kontrol pengawasan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas di jalan raya.

Lantas seperti apa jika penerapan ETLE ditilik dari perspektif sosiologis masyarakat.

Sosiolog Universitas Udayana Bali, Wahyu Budi Nugroho menilai bahwa penerapan ETLE tentu memiliki dampak yang positif dan juga menyisakan sebuah tanda tanya.

Fungsi ETLE dapat berdampak positif apabila ke depan dapat membuktikan perannya untuk merubah perilaku berkendara masyarakat ke arah yang lebih baik dan mengurangi angka pelanggaran dan tentunya kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

"Memang ada beberapa teknologi yang berhasil merubah perilaku masyarakat, misalkan HP awalnya digunakan untuk mendekatkan yang jauh sekarang justru menjauhkan yang dekat kemudian laptop dan lain lain.

Kunci agar teknologi bisa mengubah perilaku masyarakat dia harus bersentuhan langsung dengan masyarakat dan harus berdampak langsung," ujar Wahyu kepada Tribun Bali, Sabtu 26 Maret 2022.

Bagaimana ETLE dapat mengubah perilaku berkendara.

Menurut Wahyu, ETLE harus bersentuhan langsung dengan masyarakat, dalam hal ini misalkan ketika terjadi pelanggaran sanksi atau hukuman harus betul-betul konsisten dan konsekuen.

"Selama kemudian dia punya sanksi yang konsisten saya pikir lambat laun bisa mengubah cara atau budaya berkendara masyarakat yang kurang baik menjadi tertib," tuturnya.

Masyarakat butuh ajakan persuasif ada yang perlu represif atau tekanan, dalam istilah lain mekanisme reward and punishment.

Baca juga: Polda Bali Kebut Pemasangan ETLE Jelang KTT G20, Prioritas Dipasang di Jalan yang Dilalui Delegasi

"Kalau Denpasar, saya pikir mungkin tidak sekedar persuasif untuk mengubah budaya dalam berkendara, memang sejak lama budaya berkendara di Denpasar kurang tertib, jadi saya pikir tidak sekedar persuasif.

Maka dari itu, asalkan ETLE bisa memberikan sanksi secara konsisten, bisa merubah perilaku berkendara masyarakat," jelas dia.

Lebih lanjut, Wahyu menuturkan, dalam kajian sosiologis ada yang namanya sistem untuk memantau atau mengontrol atau mengawasi masyarakat yang dinamakan sistem Panoptikon.

"Panoptikon prinsipnya bagaimana kita bisa mengawasi orang lain tanpa orang lain tahu kalau dia sedang diawasi.

Panoptikon paling awal adalah penjara yang bentuknya colosseum di tengah penjara ada menara pengawas, menara itu seolah selalu mengawasi semua tahanan, padahal belum tentu, bisa jadi penjaga di dalamnya sedang tidur," kata dia.

Konsep Panoptikon ini pun dipraktekkan dalam pos-pos polisi di persimpangan jalan.

"Yang paham dengan konsep ini, mereka membangun Panoptikon dengan kaca hitam, seolah dari dalam selalu mengawasi di luar padahal sebetulnya yang di dalam belum tentu mengawasi. Bahkan kadang tidak ada personel tapi kita yang lewat selalu merasa diawasi dengan adanya pos polisi," jelasnya.

Dalam perkembangan modern, Panoptikon sekarang paling mutakhir menjelma seperti CCTV, ETLE, yang kemudian menjadi teknologi yang membuat kontrol atau pengawasan terhadap masyarakat semakin mudah, tapi di sisi lain masyarakat selalu merasa dalam kontrol dan pengawasan.

"Ada sisi baiknya dan tidaknya. Sisi baiknya masyarakat mengalami pendisiplinan secara otomatis, tetapi sisi buruknya teknologi tidak bisa diajak kompromi," ujar dia.

"Misalkan seringkali ada hal-hal darurat di jalanan seperti orang harus terpaksa melanggar lalin misal mengantar istrinya yang mau melahirkan, kemudian orang terpaksa cepat-cepat ke IGD karena menyelamatkan korban kecelakaan di jalan," jelasnya.

Baca juga: Tilang ETLE Sudah Berlaku, Satu Titik Sudah Diterapkan, Jayan Danu: Nanti Kita Tambah 12 Titik Lagi

"Apakah fungsi ETLE bisa berkompromi, apakah jatuhnya pelanggaran ? dan apakah ada ruang kompromi atau diskusi dari pengguna jalan untuk alasan kemanusiaan ? saya pikir ini yang perlu ditekankan atau diingatkan pada pemangku kebijakan apakah ada ruang negosiasi diskusi dan kompromi untuk pelanggaran semacam ini," ucap dia

Pria yang aktif mengajar di Kampus Unud itu menyebut, ada pelanggran atau penyimpangan yang diperbolehkan atau disebut pelanggaran primer yang istilahnya dengan alasan kemanusiaan.

Lanjut dia, apakah semakin ke sini Panoptikon semakin otoriter karena sulit diajak berdiskusi atau kompromi karena dijalankan oleh robot atau mesin, atau bisa berkompromi.

"Kadang di lapangan ada orang melanggar lalin karena sebab khusus, di situ seringkali polisi malah membantu tetapi untuk teknologi ini, besok semakin ke depan jumlah aparatur di lapangan digantikan teknologi ETLE, hal hal seperti ini akan sulit terjadi lagi," beber dia.

"Ini sudah menjadi masalah sejak dulu bagimana teknologi mau tidak mau sedikit mengikis kemanusiaan atau gagal menempatkan manusia sebagai makhluk yang punya perasaan," pungkas dia. (*)