Berita Badung

Disperinaker Badung Catat Ada 67 Kasus Ketenagakerjaan dari Tahun 2021

Pandemi covid-19 yang melanda Indonesia khususnya Badung, tidak hanya membuat ribuat karwayan dirumahkan, namun banyak masalah industrial yang terjadi

Tribun Bali/I Komang Agus Aryanta
Mediator Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Badung Made Gunartha 

TRIBUN-BALI.COM, BADUNG – Pandemi covid-19 yang melanda Indonesia khususnya Badung, tidak hanya membuat ribuat karwayan dirumahkan, namun banyak masalah industrial yang terjadi, seperti perselisihan hak maupun PHK.

Pemerintah Kabupaten Badung mencatat ada sebanyak 67 kasus yang ditangani Badung melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) setempat.

Kasus itu pun terjadi dari tahun 2021 hingga 2022, dengan rincian 54 kasus di tahun 2021 dan 12 kasus di tahun 2022.

Mediator Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Badung Made Gunartha tak menampik hal tersebut.

Pihaknya mengaku, sebelum pandemi per tahunnya ia bisa menangani puluhan kasus hubungan industrial.

Baca juga: Pedagang Sate di Dalung Badung dengar Tangisan di Malam Hari, Temukan Bayi Laki di Tumpukan Sampah

“Dari tahun 2021 sudah terjadi masalah industrial itu. Bahkan karena pandemi masih tetap terjadi, kasus pun mengalami peningkatan luar biasa,” ucapnya Selasa 29 Maret 2021

Dijelaskan pada tahun 2021, Disperinaker Badung memediasi sebanyak 54 kasus hubungan industrial di antaranya perselisihan hak sebanyak 27 kasus, perselisihan kepentingan 4 kasus, dan perselisihan PHK 23 kasus.

Begitu juga pada tahun 2022, lebih sering menangani mediasi.

Menurutnya, selama 2 bulan dari Januari-Februari  sudah ada 13 kasus yang mengajukan mediasi dengan rincian perselisihan hak 12 kasus dan perselisihan PHK 1 kasus.

“Pada masa pandemi persentase kasus naik bisa 60-70 persen. Jadi kita maklumi, dengan situasi seperti ini. Semoga saat ini pariwisata bisa pulih, agar pariwisata kita bisa bangkit lagi, ” jelasnya.

Sejauh ini katanya, data tersebut disinyalir masih sedikit. Sehingga dirinya menyarankan agar para pekerja yang mengalami hubungan industrial bisa melaporkan ke Disperinaker untuk dilakukan mediasi.

Baca juga: Sampaikan LKPJ Tahun 2021 Dalam Sidang Paripurna DPRD Badung, Bupati Giri Prasta Sebut Ada Surplus

“Masalahnya, masyarakat banyak tidak melek hukum. Contohnya  ada pekerja dalam kondisi saat ini disuruh berhenti oleh perusahaan, dia menurut dan tidak menuntut apa-apa.  Kalau ada masalah seperti PHK dan rasanya belum terima alasannya bisa dipersoalkan dan melapor ke kami,” jelasnya.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, untuk karyawan yang di-PHK di Badung, hingga Februari 2022 yang dirumahkan akibat pandemi Covid-19 di Kabupaten Badung mencapai 42.409 orang.  

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Badung pada Agustus 2021 tercatat sebesar 6,93 persen.

Baca juga: Hentikan Sementara Pungutan Parkir di Kuta, Dishub Badung Besok Akan Temui Perumda Parkir Denpasar

Sementara pekerja yang terkena PHK akibat pandemi Covid-19 justru ada penambahan.

Pada Agustus 2021, jumlah pekerja di-PHK tercatat sebanyak 1.288 orang. Sedangkan hingga 22 Februari 2022, jumlah pekerja yang di-PHK mencapai 1.755 orang.  (*)

Berita lainnya di Berita Badung

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved