DPRD Tabanan Tunggu Tindak Lanjut Optimalisasi Pajak & Retribusi Parkir, Susun Ranperda Desa Presisi

TRIBUN-BALI.COM, TABANAN - Seluruh komisi di DPRD Tabanan menggelar rapat kerja untuk membahas sejumlah agenda di kantornya, Rabu 6 April 2022.

Ada beberapa hal yang menjadi prioritas seperti optimalisasi pajak retribusi dan retribusi parkir dan berinisiatif melakukan perubahan atau revisi peraturan daerah.

Hal itu dilakukan untuk memperkuat upaya optimalisasi pendapatan daerah sebagaimana direkomendasikan pansus.

Ketua DPRD Tabanan, I Made Dirga mengatakan, pihaknya menggelar rapat kerja dengan komisi gabungan.

Baca juga: Aturan dari Pusat, Nelayan Hanya Dapat Maksimal 5 Liter, HNSI Tabanan Sindir Kebijakan SPBU

Yang paling utama adalah membahas terkait optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi dan pajak parkir.

"Yang pertama adalah mengenai Perda sebagai bentuk tindaklanjut optimalisasi pendapatan asli daerah dari obyek pajak dan retribusi parkir," kata Made Dirga usai rapat tersebut.

Disinggung mengenai optimalisasi pendapatan, Dirga menyatakan pihaknya telah menyerahkan rekomendasi kepada pihak eksekutif untuk ditindaklanjuti pada 31 Maret 2022 lalu.

"Tetapi rekomendasi ini hanya bisa jalan dengan Perbup. Selanjutnya harus diisi dengan perda. Rekomendasi pendapatan sudah diserahkan dalam paripurna," ujarnya.

Saat ini, kata dia, hanya tinggal menunggu tindaklanjut dari pihak eksekutif terhadap rekomendasi tersebut.

"Tindak lanjutnya, menunggu apa yang dilakukan Pemda. Dari pihak kami akan monitoring. Langkah apa saja yang dilakukan," tegasnya.

Politikus asal Banjar Sakeh, Desa Sudimara Tabanan ini melanjutkan, pihaknya juga akan menyusun rancangan peraturan daerah (Ranperda) Desa Presisi yang berkaitan dengan data-data di Tabanan.

Desa Presisi sebelumnya sempat digeber oleh Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya.

"Tapi ini baru rencana dulu. Kita akan terus proses rencana ini bagaimana kedepannya," tandasnya.(*)