Sponsored Content
Ketua DPRD Tabanan Made Dirga Paparkan Program Desa Presisi di Hadapan DPRD Bantul
Ketua DPRD Tabanan Made Dirga Paparkan Program Desa Presisi di Hadapan DPRD Bantul
Penulis: I Made Prasetia Aryawan | Editor: Irma Budiarti
lihat foto
TRIBUN-BALI.COM, TABANAN - Ketua DPRD Tabanan Made Dirga Paparkan Program Desa Presisi di Hadapan DPRD Bantul.
DPRD Tabanan mendapat kunjungan kerja oleh DPRD Kabupaten Bantul, Yogyakarta di kantornya, Selasa 12 April 2022.
Ketua DPRD Tabanan I Made Dirga menerima langsung kunjungan tersebut dan memaparkan rencangan program Desa Presisi yang merupakan rancangan Kabupaten Tabanan saat ini.
Puluhan orang ikut dalam rombongan DPRD Bantul.
Komisi yang ikut, yakni Komisi A yang membidani soal pemerintahan, Komisi B soal pendapatan.
Baca juga: DPRD Tabanan Bahas 2 Ranperda Inisiatif Dengan Eksekutif, Ranperda Desa Presisi Jadi Prioritas
Komisi C soal pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup, dan Komisi D soal pendidikan dan kesehatan.
"Kami paparkan juga terkait Desa Presisi yang sedang kami rancang di Kabupaten Tabanan.
Tadi juga berbicara tentang tugas penganggaran. Namun kami sampaikan tidak bisa berbuat banyak di tengah pandemi," katanya.
Dirga menyebutkan, di daerah Bantul juga belum memiliki program Desa Presisi.
Sehingga diharapkan program Desa Presisi yang nantinya terdapat data-data kependudukan, potensi, hingga program desa, bisa dilihat secara digital.
"Setelah kami paparkan, mereka (DPRD Bantul) juga cukup tertarik dengan hal ini," katanya.
Selain itu, kata Dirga, pihaknya juga telah menjelaskan tentang optimalisasi pendapatan di Kabupaten Tabanan dari sektor pajak dan retribusi parkir.
Dirga menegaskan, ini merupakan alternatif pemasukan ketika pariwisata Bali mati suri karena pandemi Covid 19 yang sudah berlangsung sejak awal 2020 lalu.
"Banyak yang kami sampaikan terkait program kerja. Tapi kami sampaikan kini kami sedang berporses," ujarnya.
Baca juga: DPRD Tabanan Tunggu Tindak Lanjut Optimalisasi Pajak & Retribusi Parkir, Susun Ranperda Desa Presisi
Ia juga berencana akan melakukan kajian terkait dengan peraturan daerah soal Pajak Hotel dan Restoran (PHR).
Hingga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk menggenjot pendapatan asli daerah.
"Kami juga bilang, sedang menggenjot sektor selain pariwisata untuk peningkatan PAD," tandasnya.
(*)
