Perwakilan Serikat Pekerja Datangi Disnaker Bali, Sampaikan Masalah THR dan PHK

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Sejumlah perwakilan dari serikat pekerja pariwisata di Bali mendatangi kantor Dinas Ketenagakerjaan, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bali, Jumat 22 April 2022.

Mereka datang meminta agar pemerintah, khususnya Pemprov Bali hadir dalam persoalan pekerja di perusahaan, mulai dari pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga masalah tunjangan hari raya (THR).

Hal ini seperti diungkapkan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, Ida Bagus Ngurah Arda, Jumat.

Ia mengaku, pihaknya didatangi serikat pekerja mandiri (SPM) dari beberapa perusahaan.

Baca juga: Sejumlah Perwakilan Serikat Pekerja Datangi Disnaker Bali, Laporkan PHK hingga THR Para Pekerja

Tetapi, Gus Arda mengaku pihaknya belum bisa bertindak leluasa ketika pengaduan itu sepihak.

“Tadi ada menyampaikan keluhan secara lisan, langsung pengaduannya disampaikan kepada kami. Untuk menindaklanjuti, kami lihat dulu wilayah dari perusahaan tersebut berada. Sebab itu harus ditangani oleh Disnaker kabupaten/kota terlebih dahulu,” terangnya.
Bahkan, terkait dengan hal tersebut, Gus Arda menegaskan, apa pun itu terkait PHK menjadi mediator pertama adalah pemerintah di daerahnya terlebih dahulu.

“Kalau tadi ada yang dari Badung datang, nanti kami koordinasikan ke Disnaker Badung untuk dimediasi dulu di sana,” imbuhnya.

Sehingga setiap keluhan dari para pekerja yang masuk, pihaknya di provinsi sifatnya memediasi antara pekerja dengan perusahaan.

Selain itu pihaknya di provinsi juga berwenang melakukan beberapa tahapan pemeriksaan.

Mulai dari pemeriksaan pertama, pemeriksaan kedua, dan seterusnya.

“Ada pengaduan, kami konfirmasi ke daerah dan perusahaan. Selanjutnya kami melakukan pemeriksaan sesuai tahapan tersebut,” tegas Ida Bagus Arda.

Sementara jika dalam pemeriksaan tersebut ditemukan hal yang harus dibenahi, pihaknya di provinsi akan tetap mengawasi.

Namun jika tidak ditindaklanjuti, akan langsung pengawas yang terjun langsung.

“Kami harapkan tidak ada sampai yang sepihak, dan harus menghasilkan yang terbaik,” tandasnya.

Bupati dan DPRD Bangli Juga Dapat

TUNJANGAN Hari Raya (THR) untuk 28 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Bangli dipastikan sudah cair, Jumat 22 April 2022.

Pihak Pemda mengklaim di antara sembilan kabupaten/kota se Bali, Kabupaten Bangli yang pertama mencairkan THR.

Baca juga: PILU, Seorang Pemuda di Denpasar Kena PHK dan Ditinggal Kekasih, Kini Alami Gangguan Kejiwaan

Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BKPAD) Bangli, Dewa Agung Bagus Riana Putra, Jumat 22 April 2022.

Kata dia, pencairan THR sudah dimulai Kamis 21 April 2022, untuk 25 OPD, sedangkan tiga OPD sisanya dicairkan Jumat 22 April 2022.

"Jadi hari ini semua THR sudah cair," katanya.

Riana mengatakan, THR tahun 2022 dianggarkan Rp 24 miliar lebih, yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Komponen THR ini meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan serta TPP 50 persen.

Disebutkan pula, penerima THR 2022 diantaranya PNS dengan anggaran Rp 20,2 miliar lebih sedangkan PPPK dianggarkan Rp 128 juta lebih.

THR bagi 30 anggota DPRD Bangli, imbuhnya, dianggarkan Rp 123 juta lebih, sementara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah THR yang dianggarkan Rp 12 juta lebih.

"Kalau TPP 50 persen yang masuk komponen THR itu besarnya Rp 3,5 miliar," sebutnya.

Riana menambahkan, dalam pencairan THR ini pihaknya lebih dulu membuat Perbup, sebagai penjabaran PP No 16 tahun 2022 tentang THR dan gaji ke 13.

Riana menambahkan, bupati sebelumnya telah mengisyaratkan agar proses pencairan THR dipercepat.

"Sebelumnya kami ditarget 10 hari kerja THR harus sudah cair. Tapi ini baru 6 hari kerja kami sudah bisa mencairkan," ucap Mantan Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa itu. (gil/mer)

Kumpulan Artikel Bali