PARIWISATA Masih Sumbang PDRB Terbesar di Bali

TRIBUN-BALI.COM - Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Artha Ardhana Sukawati alias Cok Ace, selalu mengatakan bahwa pariwisata adalah lokomotif perekonomian Bali. 

Ujaran panglingsir Puri Agung Ubud ini, bukan tanpa alasan. 

Sebab berdasarkan data dari BPS Bali, struktur produk domestik regional bruto (PDRB) Bali pada triwulan I-2022 masih didominasi kategori I (penyediaan akomodasi dan makan minum) dengan besaran nilai tambah Rp 9,49 triliun, atau 17,18 persen dari total PDRB Bali.

Kontributor terbesar kedua disumbangkan kategori A (pertanian, kehutanan dan perikanan) dengan nilai 14,94 persen.

Kemudian disusul Kategori F (konstruksi) yang berkontribusi sebesar 11,23 persen. 

Baca juga: PARIWISATA Mulai Bergeliat, Gus Agung Ingatkan Pemerintah Masalah Sampah dan Macet di Bali 

Seperti disebutkan sebelumnya, pada triwulan I-2022 indikator PDRB Provinsi Bali atas dasar harga berlaku tercatat senilai Rp55,24 triliun.

Mengalami penurunan dibandingkan capaian triwulan IV-2021, sebesar Rp56,95 triliun.

Sementara berdasarkan atas harga konstan tahun 2010 (ADHK), PDRB Bali triwulan I-2022 tercatat sebesar Rp35,33 triliun.

Baca juga: LOW Season Pariwisata Jadi Biang Kerok Ekonomi Bali Kontraksi

Lebih rendah dibandingkan capaian triwulan IV-2021, yang tercatat sebesar Rp36,91 triliun.

Jika pada bagian sebelumnya, uraian disampaikan menggunakan kerangka pengukuran PDRB melalui nilai tambah produksi menurut kategori lapangan usaha, maka selanjutnya pertumbuhan ekonomi akan diuraikan melalui sisi pandang konsumsi atau penggunaannya.

Jika sebelumnya PDRB dilihat dari sisi 'dari mana volume ekonomi dihasilkan' maka selanjutnya PDRB akan dilihat dari arah 'untuk apa saja volume ekonomi yang terbentuk itu digunakan'.

Dari sisi pengeluaran, pada PDRB Provinsi Bali triwulan I-2022, menempatkan komponen 'pengeluaran konsumsi rumah tangga' sebagai yang masih menjadi pengguna terbesar PDRB Bali.

Baca juga: Pelonggaran PPKM dan Vaksinasi Dukung Pertumbuhan Ekonomi Bali

Kali ini menunjukkan peningkatan pada pengukuran, atas dasar harga berlaku (ADHB).

Namun pada pengukuran atas dasar harga konstan (ADHK), justru tercatat mengalami penurunan.

Atas dasar harga berlaku (ADHB) peningkatannya tercatat dari Rp31,43 triliun (triwulan IV-2021), menjadi Rp31,55 triliun (triwulan I-2022).

Sedangkan pada pengukuran ADHK (atas dasar harga konstan) 2010, penurunannya adalah dari Rp21,05 triliun (triwulan IV-2021) menjadi Rp20,68 triliun (triwulan I-2022). (*)