Berita Bali
Jokowi dan Delegasi Bunyikan Kulkul, Sampaikan Empat Konsep Hadapi Bencana di GPDRR ke-7 Bali
Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) bersama Deputy Secretary General dan perwakilan delegasi membunyikan kulkul atau kentongan Bali
Penulis: Zaenal Nur Arifin | Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
lihat foto
Raditya mengatakan, masyarakat Jawa mengenal alat serupa, yaitu kentongan.
Dengan ketukan tertentu, bunyi yang dihasilkan memberikan peringatan tertentu pula.
Acara pembukaan dihadiri Wakil Presiden Zambia YM Mutale Nalumango, Deputi Sekretaris Jenderal PBB YM Amina Mohammed, Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-76 YM Abdulla Shahid, Special Representative of the Secretary-General for Disaster Risk Reduction Mami Mizutori, serta Para Menteri Kabinet Indonesia Maju, utamanya Menko PMK, Menteri Luar Negeri, dan Kepala BNPB sebagai Ketua dan Wakil Ketua I Panitia Nasional GPDRR 2022.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan empat konsep resiliensi berkelanjutan dalam menghadapi risiko bencana yang ditawarkan Indonesia kepada dunia.
“Dalam Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) kali ini, pemerintah Indonesia menawarkan kepada dunia konsep resiliensi berkelanjutan sebagai solusi untuk menjawab tantangan risiko sistemik menghadapi semua bentuk bencana, termasuk menghadapi pandemi dan sekaligus mendukung implementasi pembangunan berkelanjutan,” ujar Presiden Jokowi.
Pertama, Presiden Jokowi menekankan pentingnya memperkuat budaya dan kelembagaan siaga bencana yang antisipatif, responsif, dan adaptif menghadapi bencana.
“Pendidikan aman bencana serta kelembagaan pemerintahan dan sosial yang sinergis dan tanggap terhadap bencana harus menjadi prioritas kita bersama,” ujarnya.
Kedua, setiap negara harus berinvestasi dalam sains, teknologi, dan inovasi, termasuk dalam menjamin akses pendanaan dan transfer teknologi.
Presiden Jokowi menilai, akses pendanaan merupakan isu yang penting yang harus ditangani secara serius.
“Indonesia menyusun strategi pendanaan dan asuransi bencana dengan membentuk dana bersama atau pooling fund serta penggunaan dan pembangunan di tingkat desa melalui Dana Desa untuk mendukung upaya mitigasi dan kesiapsiagaan,” imbuhnya.
Ketiga, membangun infrastruktur yang tangguh bencana dan tangguh terhadap perubahan iklim.
Presiden menekankan, selain mitigasi infrastruktur fisik seperti dam, pemecah ombak, waduk, dan tanggul, infrastruktur hijau seperti hutan mangrove, cemara udang di pantai dan vetiver untuk antilongsor serta pembangunan ruang terbuka hijau harus menjadi bagian dari prioritas pembangunan infrastruktur.
“Perlindungan kepada masyarakat kelompok rentan yang bertempat tinggal di wilayah berisiko tinggi harus mendapatkan perhatian serius,” Presiden Jokowi menambahkan.
Keempat, komitmen bersama untuk mengimplementasikan kesepakatan global di tingkat nasional sampai tingkat lokal.
Baca juga: Dalam GPDRR 2022, PBB Apresiasi Penanganan Covid-19 di Indonesia
Presiden Jokowi menilai, Kerangka Kerja Sendai, Kesepakatan Paris, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs merupakan persetujuan internasional yang penting dalam upaya pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim.
