GAJI dan THR Dihapus! Forum Kaling Masadu ke Dewan Karangasem

Seperti di saat gelar penangganan & pencegahan Covid-19.

Baca juga: Kaling hingga Staf Kelurahan Konsumsi Sabu, BNNK Buleleng Buru Daftar Pelanggan ‘Apotek Sabu’

"Dulu saat gencarnya Covid-19, biaya operasional dari saku sendiri.

Biaya untuk penyemprotan desinfektan  juga menggunakan uang sendiri.

Sosialisasi ke masyarakat, memakai biaya sendiri," sebut Sudiasa, sapaan akrabnya. 

Ditambahkannya, gaji per bulan yang didapat dari pemerintah daerah tidak cukup untuk operasional pelayanan masyarakat.

Seperti program pemerintah, antar jemput  pasien.

Di mana  kepala lingkungan bertanggung jawab penuh, dalam melaksanakan  komunikasi  dengan petugas medis.

Baca juga: CURHAT Gaji 5 Bulan Mandeg! Guru Kontrak di Klungkung Diminta Jangan Ngambul!

"Komunikasi itu kan perlu pulsa.

Kalau tak ada pulsa, otomatis proses komunikasi tak berjalan.

Pelayanan untuk masyarakat tidak optimal.

Makanya  saya berharap, Pemerintah  Karangasem  mengkaji kembali aturan terkait gaji-13 dan THR.

Masak dulu bisa, sekarang  tidak," tegas Sudiasa.

Ketua DPRD Karangasem, I Wayan Suastika, mengatakan kaling merupakan ujung tombak pelayanan di pemerintahan terbawah.

Terkait keluh kesah serta aspirasi yang disampaikannya akan dikaji kembali.

Terutama aturan yang mengatur kebijakan terkait pemberian gaji ke-13 dan  THR.

"Untuk kaling akan kami kumpulkan.

Kemungkinan setelah hari raya Kuningan.

Sebelum mengumpulkan, kami akan mengkaji terlebih dahulu.

Nanti pastinya ada kepastian," ujar Suastika, politisi dari Kecamatan Selat ini berjanji. (*)