Sponsored Content

BPJS Kesehatan Sosialisasikan Program JKN Kepada Puluhan Badan Usaha di Bali

BPJS Kesehatan Cabang Denpasar gelar Gathering dan Sosialisasi Terpadu yang dilaksanakan pada Rabu 16 Juni 2022.

Istimewa
BPJS Kesehatan Sosialisasikan Program JKN Kepada Puluhan Badan Usaha di Bali 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Mengundang puluhan badan usaha, BPJS Kesehatan Cabang Denpasar gelar Gathering dan Sosialisasi Terpadu yang dilaksanakan pada Rabu 16 Juni 2022.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kejaksaan Negeri Denpasar, Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Bidang SDM, Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Denpasar, Rendy Gilbery Rantung.

Di dalam sambutannya, Rendy mengatakan, jika kegiatan ini merupakan program rutin BPJS Kesehatan sebagai media untuk menyampaikan informasi seputar program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara langsung kepada peserta, khususnya pemberi kerja atau badan usaha.

Baca juga: TUNGGAKAN BPJS Kesehatan Pasca Covid-19 di Gianyar Didominasi Usaha Pariwisata

“Saya berharap dukungan serta partisipasi aktif Bapak atau Ibu hadirin sekalian untuk terus membantu mensosialisasikan program JKN ini kepada seluruh karyawan serta rekan-rekan atau keluarga, sehingga ke depan program JKN ini benar-benar bermanfaat bagi seluruh penduduk di Indonesia,” ujar Rendy.

Sejalan dengan Rendy, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Denpasar I Gusti Ayu Agung Fitria Candrawati menyampaikan, jika Kejaksaan Negeri Denpasar selaku Jaksa Pengacara Negara siap untuk mendukung pelaksanaan program JKN.

“Saya harap seluruh badan usaha dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yaitu pendaftaran badan usaha, pendaftaran karyawan beserta anggota keluarganya, menyampaikan data secara lengkap dan membayar iuran tepat waktu setiap bulannya,” jelas Fitria.

Melalui kegiatan gathering dan sosialisasi terpadu diharapkan dapat memberikan pencerahan atau pemahaman bagi Bapak/Ibu pimpinan badan usaha tentang hak dan kewajiban pemberi kerja maupun peserta dalam program JKN, manfaat program, alur dan prosedur pelayanan serta informasi terupdate seputar program JKN.

“Melalui sinergi yang optimal antara Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Kejaksaan Negeri, BPJS Kesehatan serta Bapak/Ibu Pimpinan badan usaha, mari kita kawal bersama-sama agar Provinsi Bali dapat mencapai Universal Health Coverage (UHC) dengan cakupan kepesertaan JKN minimal 95 % , salah satunya yaitu melalui peran serta Bapak/Ibu Pimpinan badan usaha untuk memastikan kembali seluruh karyawan di perusahaan Bapak/Ibu beserta anggota keluarganya telah terdaftar dalam program JKN-KIS ini,” pungkas Rendy. (RG/ek)

Kumpulan Artikel Bali

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved