DPRD Bali Tetapkan Pendapatan APBD Bali 2026 Rp6,330 Triliun, Defisit Rp834,375 Miliar

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR — Pada Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026, DPRD Provinsi Bali menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali Tahun 2026, bertempat di Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin 17 November 2025. Di mana, pendapatan daerah dirancang sebesar Rp6,330 triliun lebih dengan defisit sebesar Rp834,375 M lebih.

Koordinator Pembahasan Raperda APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026, Gede Kusuma Putra, menjelaskan bahwa pendapatan daerah tahun 2026 sebesar Rp6,330 T lebih terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp4,036 T lebih, pendapatan transfer sebesar Rp2,287 T lebih; dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 5,744 M lebih. Khusus pendapatan transfer terdiri dari transfer pemerintah pusat Rp1,903 T lebih, dan transfer antar daerah Rp. 384,50 M. 

Sementara itu, Belanja Daerah Tahun 2026 sebesar Rp 7,164 T lebih, terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp5,205 T lebih; Belanja Modal sebesar Rp800,936 M lebih; Belanja Tidak Terduga sebesar Rp50 M; dan Belanja Transfer sebesar Rp 1,107 T lebih.

Baca juga: BISNIS UMKM Lesu, Indeks Bisnis Melemah, Dampak Daya Beli Rendah & Sulitnya Akses Pembiayaan!

Baca juga: SINDIR Investor Lagak Pemilik Pantai, Pemprov & DPRD Bali Bahas Ranperda Perlindungan Sempadan

Dengan anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp6,330 T lebih dan Belanja Daerah sebesar Rp7,164 T lebih, maka terjadi Defisit Anggaran sebesar Rp 834,375 M lebih (13,18 persen dari Total Pendapatan Daerah atau 11,64?ri Total Belanja Daerah). Defisit sebesar Rp 834,375 M lebih memerlukan sumber pembiayaan Netto dengan jumlah yang sama. 

Disisi lain masih ada Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp568,464 M lebih (Cicilan Dana PEN Rp243,464 M lebih ditambah Penyertaan Modal di BPD Rp125 M dan di Perseroda PKB Rp200 M). Atas hal ini diperlukan sumber Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp1,402 T lebih yang diproyeksikan akan ditutup dari SiLPA Tahun 2025.

Sedangkan besarnya Mandatory Spending, yaitu fungsi pendidikan dianggarkan Rp2.843.569.537.359 atau 39,69 %. Pegawai (diluar TPG dan Tamsil) Rp2.189.772.747.383 (30,68 %), Infrastruktur Pelayanan Publik Rp1.990.465.418.544 (27,08 %), dan Urusan Kesehatan Rp930.034.765.214 (16,11 %).

Ada beberapa catatan dan rekomendasi yang diberikan DPRD. Diantaranya, mengingat keperluan dana untuk melaksanakan pembangunan yang selalu meningkat setiap tahun, Pemerintah Provinsi Bali didorong guna terus menggali dan menciptakan sumber-sumber pendapatan yang baru agar kapasitas fiskal keuangan Daerah lebih baik. Perlunya dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten se-Bali untuk bagaimana menjadikan wajah Kota-kota yang ada di Bali yang kelihatan kurang rapi agar menjadi lebih rapi dan indah. Penanganan masalah sampah dan kemacetan supaya diselesaikan secepatnya. Untuk tertibnya penegakkan aturan yang sudah dibuat oleh Pemerintah Provinsi Bali terkait Tata Ruang Aset dan Perijinan, OPD terkait supaya melaksanakan pengawasan yang lebih intensif, dan kalau diperlukan menambahkan anggaran di masing-masing OPD terkait, tentunya Dewan akan mengamini.

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster memgapresiasi karena pendapatan daerah yang sebelumnya ditargetkan sebesar Rp5,30 triliun lebih meningkat sebesar Rp1,02 triliun lebih, sehingga menjadi sebesar 6,33 triliun rupiah lebih. Terdiri atas Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp4,03 triliun lebih; Pendapatan dari dana Transfer sebesar Rp2,28 triliun lebih; dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp5,74 miliar lebih.