Berita Denpasar

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali Angkat Bicara Soal Penghapusan Jalur Miskin Sekolah Bali Mandara

Ketua Komisi IV DPRD Bali Gusti Putu Budiarta akhirnya buka suara terkait kebijakan baru dari Pemerintah Provinsi Bali yakni perihal penghapusan jalur

Penulis: Ni Luh Putu Wahyuni Sari | Editor: Harun Ar Rasyid
istimewa
Forum Komunikasi Peduli Pendidikan (FKPP) dan Alumni SMAN Bali Mandara kembali datangi kantor DPRD Provinsi Bali pada, Senin 20 Juni 2022. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Ketua Komisi IV DPRD Bali Gusti Putu Budiarta akhirnya buka suara terkait kebijakan baru dari Pemerintah Provinsi Bali yakni perihal penghapusan jalur siswa miskin di Sekolah Bali Mandara.

Menurutnya, memang sistem pendidikan di Sekolah Bali Mandara cukup bagus terlebih memiliki asrama untuk seluruh siswa.

"Saya sudah 4 kali berkunjung kesana. Banyak siswa miskin bersekolah dan daya tampung SMA berjumlah kurang lebih 870 siswa. Hampir 180 ribu siswa yang ada di Bali dan anggap saja 10 persen dari 18 ribu yang miskin dan sangat miskin," jelasnya pada, Senin 20 Juni 2022.

Forum Komunikasi Peduli Pendidikan (FKPP) dan Alumni SMAN Bali Mandara kembali datangi kantor DPRD Provinsi Bali pada, Senin 20 Juni 2022.
Forum Komunikasi Peduli Pendidikan (FKPP) dan Alumni SMAN Bali Mandara kembali datangi kantor DPRD Provinsi Bali pada, Senin 20 Juni 2022. (istimewa)

Kajian ini juga telah ia koordinasikan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Bali sehingga jalan tengah yang diambil oleh Gubernur Bali Wayan Koster, menurutnya ingin memberikan pemerataan keadilan bagi seluruh siswa miskin dan sangat miskin.

"Artinya lebih dari 870 siswa itu akan mendapatkan prioritas lagi. Contohnya, seperti apa kajian yang diberikan, misalkan sangat miskin tidak bisa makan akan diberikan bantuan beras lauk pauk oleh pemerintah Provinsi Bali Melalui Dinas Sosial. Kalau tidak bisa beli seragam langsung Disdik akan diberikan seragam. Nah, seragamnya ini akan sama SMA dan SMK yang ada di Bali," tambahnya.

Ia menilai kebijakan baru ini memberikan keadilan dan keseimbangan bagi seluruh siswa miskin yang ada di Provinsi Bali. Dan hal tersebut merupakan hasil kajian yang sudah ia dan pimpinan diskusikan dengan Pemerintah Provinsi Bali hingga munculah kebijakan tersebut.

"Bukan menghapus Bali Mandara. Tidak ada persoalan penghapusan nama, Ini kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dalam rangkamemberikan keseimbangan keadilan pemerataan seluruh siswa miskin dan sangat miskin yang ada di Provinsi Bali," paparnya.

Baca juga: PPDB SMA/SMK Negeri Mulai 22 Juni, Pemprov Bali Siapkan Rp 18,3 Miliar untuk Siswa Miskin

Baca juga: Jalur Miskin di SMA/K Bali Mandara Dihapus, Kadisdik Bali Katakan Sekolah Wajib Terima Siswa Miskin

Ia juga mengatakan untuk alumni Sekolah Bali Mandara yang sudah mendapatkan ilmu di SMA Bali Mandara sebelumnya agar juga memberikan ilmu-ilmu tersebut kepada siswa-siswa miskin yang ada di Bali. Ia menilai seluruh siswa di Bali bisa sukses tidak hanya di Sekolah Bali Mandara, dan hal tersebut merupakan tujuan Pemerintah Provinsi Bali sehingga ada pemerataan.

 

"Ayo bersatu menjadikan siswa miskin memiliki kehidupan ekonomi yang lebih di kemudian hari untuk aspirasi yang adik-adik sampaikan ke DPRD Bali kami akan diskusikan lagi kami carikan jalan tengah. itu yang kami sampaikan," tutupnya. (*)

 

 

BERITA LAINNYA

Sumber: Tribun Bali
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved