DPRD Klungkung Setujui Perda Pertanggungjawaban APBD 2021, Minta OPD Lebih Cermat

TRIBUN-BALI.COM - Fraksi di DPRD Klungkung, membacakan pandangan akhir fraksi terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klungkung, Tahun Anggaran 2021, di depan sidang paripurna, Selasa (12/7/2022).

Ada beberapa catatan yang diberikan anggota DPRD Badung, misalnya meminta agar OPD (Organisasi Perangkat Daerah) agar lebih cermat.

Dalam membuat perencanaan program, seperti yang disampaikan Fraksi Hanura dalam pandangan akhirnya.

Paripurna dipimpin Ketua Dewan Anak Agung Gde Anom,dari pihak esksekutif hadir Wakil Bupati I Made Kasta, mewakili Bupati I Nyoman Suwirta.

Fraksi-fraksi di DPRD Klungkung, sepakat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2021.

Ditetapkan dan disahkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung, tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2021.

Baca juga: SEDIH, IDUL ADHA Tapi Penjualan Kambing di Klungkung Masih Sepi Gara-gara PMK

Baca juga: Raih Opini WTP 7 Kali Berturut-turut, PAD Klungkung Tembus 95 Persen

Namun beberapa fraksi memberikan saran dan catatan akhirnya.

Fraksi Partai Hanura dengan juru bicara, Wayan Buda Parwata, meminta agar organisasi perangkat daerah (OPD) dalam merencanakan program dan kegiatan agar lebih cermat membuat perencanaan.

Sehingga program yang di anggarkan dalam APBD betul-betul mempunyai manfaat bagi masyarakat dan masyarakat dapat menikmati pembangunan yang kita laksanakan.

Fraksi NasDem melalui juru bicaranya Wayan Mudayana, memandang ada beberapa hal yang perlu untuk menjadi perhatian.

Untuk ke depan perlu dijelaskan lebih spesifik, dan terukur terkait dengan target-target yang menjadi prioritas dalam pembangunan masyarakat ke depan.

Sehingga apa yang menjadi sasaran pembangunan, dapat tercapai sesuai perencanaan jangka pendek, jangka menegah, dan jangka panjang.

Fraksi PDIP melalui juru bicaranya, Ketut Suwerni, menyarankan agar Bupati Nyoman Suwirta, dalam tata kelola anggaran ke depan khususnya pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah agar melakukan secara konsepsional.

Dengan melibatkan pertimbangan dari semua aspek dan diuraikan secara transparan,adil dan memenuhi semua kebutuhan pembangunan secara menyeluruh yang bebas dari kepentingan tertentu atau vested interest sehingga semua kebutuhan masyarakat dapat dinikmati oleh masyarakat.

Fraksi PDIP juga menyarankan walaupun pandemi Covid-19 masih menjadi atensi, tetapi bukan berarti Covid-19 dijadikan pertimbangan dan alasan utama untuk mengabaikan beberapa pembangunan baik pembangunan fisik maupun non fisik.

Fraksi Gerindra yang diwakili Made Wibawa, menyampaikan apresiasi kepada Bupati dan seluruh jajarannya atas kerja keras yang dilakukan selama ini.