FMCBG G20 Sepakati Dukung Dana Antisipasi Pandemi, Terkumpul USD 1,28 Miliar

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA – Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 telah menyelesaikan The 3rd Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) G20 di bawah Presidensi G20 Indonesia.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh negara anggota G20, negara undangan termasuk Ukraina dan Organisasi Internasional.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyampaikan apresiasi atas dukungan dari anggota G20, undangan, dan berbagai organisasi internasional kepada Presidensi G20 Indonesia, terutama dalam mencapai agenda pertemuan FMCBG di dalam masa-masa yang sangat sulit dan menantang.

“Kami terus berusaha menciptakan kemajuan dalam membangun jembatan dan berkomunikasi satu sama lain hingga hari ini dan seterusnya, dalam menanggulangi tantangan yang akan dihadapi,” ujar Menkeu dalam konferensi pers, Sabtu 16 Juli 2022, di BNDCC, Nusa Dua, Badung, Bali.

Baca juga: G20 Diharapkan Bangkitkan Lukisan Kutuh Kelod Ubud Gianyar

Dalam The 3rd FMCBG, terdapat tujuh agenda yang menjadi pembahasan, yaitu ekonomi global, agenda kesehatan global, arsitektur keuangan internasional, permasalahan sektor keuangan, keuangan berkelanjutan, infrastruktur, dan perpajakan internasional.

Pada sesi pertama yang sangat berkaitan dengan ekonomi dan risiko global, Menkeu menjelaskan bahwa diskusi membahas dua topik utama yang sangat penting yaitu situasi ekonomi global saat ini dan tantangannya.

Termasuk pembahasan mengenai dampak pandemi Covid-19 dan perang di Ukraina terhadap prospek ekonomi global, inflasi global, ketahanan pangan dan energi, serta exit strategy dan scarring effect dari pandemi.

“Kami menyadari bahwa suplai dan permintaan yang tidak seimbang akibat pandemi diperburuk oleh tantangan saat ini terhadap gangguan yang berasal dari ketegangan geopolitik, yang dalam hal ini juga menciptakan gangguan dan kenaikan harga komoditas dan energi. Kondisi ini memicu peningkatan inflasi dan pada akhirnya mengancam ketahanan pangan, terutama bagi kelompok rentan,” imbuh Menkeu Sri Mulyani.

Menkeu Sri Mulyani lebih lanjut mengatakan, para anggota G20 menegaskan kembali komitmen untuk memanfaatkan semua perangkat kebijakan yang tersedia untuk mengatasi tantangan ekonomi guna menjaga stabilitas keuangan dan kesinambungan fiskal jangka panjang.
Untuk memastikan exit strategy yang dikalibrasi, direncanakan, dan dikomunikasikan dengan baik untuk mengatasi scarring effect, Presidensi Indonesia telah menyusun G20 Presidency Note on Policy Setting for Exit Strategies to Support Recovery and Addressing Scarring Effect to Secure Future Growth.

Sebagai pemimpin Presidensi G20, Indonesia menjaga integritas G20 di tengah situasi menantang saat ini dengan memprioritaskan dialog terbuka dan berfokus pada aksi konkret.

Hasil dari pertemuan FMCBG tahun ini dirangkum dalam dokumen Chair’s Summary yang terdiri dari 14 paragraf. Chair Summary telah dipublikasikan melalui website G20.

Hal ini membuktikan bahwa anggota negara G20 mendukung agenda utama Presidensi Indonesia, “Recover Together, Recover Stronger,” dan berkomitmen untuk menghadirkan aksi konkret.

Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan, salah satu komitmen yang disepakati dalam FMCBG G20 yang diselenggarakan di Bali adalah penambahan Financial Intermediary Fund (FIF) untuk pembiayaan kesiapsiagaan, pencegahan, dan respon (PPR) pandemi.

“Hingga saat ini, komitmen sekitar USD1,28 miliar telah diamankan untuk FIF untuk PPR pandemi,” ungkap Menkeu.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, beberapa anggota G20 secara resmi mengumumkan kontribusi mereka bagi FIF dan anggota lainnya secara aktif mempertimbangkan untuk turut berkontribusi.

“Dana tersebut merupakan kontribusi dari Amerika Serikat, The European Commission, Jerman, Indonesia, Singapura, Inggris, The Wellcome Trust, Bill and Melinda Gates Foundation. Beberapa negara lain yang telah menyampaikan komitmennya pada pertemuan ketiga FMCBG yaitu Italia, Tiongkok, Uni Emirat Arab, Jepang dan Korea,” jelas Menkeu Sri Mulyani.

Isu kesehatan global merupakan salah satu isu terpenting, terutama sejak dua tahun terakhir pandemi.

Menkeu Sri Mulyani lebih lanjut menjelaskan, pembentukan FIF merupakan tindakan nyata untuk membangun arsitektur kesehatan global dalam kesiapsiagaan dan respons pandemi dengan memastikan pembiayaan yang memadai, berkelanjutan, terkoordinasi untuk pemulihan pasca pandemi.

“Kami masih akan terus membahas tata kelola dan pengaturan operasi FIF sebagai tindak lanjut. Harapannya, dapat diluncurkan tahun ini,” kata Menkeu.

Menkeu Sri Mulyani menyampaikan bahwa Bank Dunia melalui rapat dewan pada 30 Juni telah menyepakati untuk melanjutkan langkah dengan membentuk FIF dan Co-Chair Joint Finance and Health Task Force (JFHTF) di mana Indonesia dan Italia akan terus bekerja sama dengan donatur pendiri FIF.

“Kami akan bekerja dengan Bank Dunia, WHO, dan pemangku kepentingan terkait lainnya untuk menyelesaikan desain tata kelola, kemudian juga dengan FIF sebelum operasionalisasinya, serta mengembangkan pengaturan koordinasi keuangan dan kesehatan untuk pembiayaan PPR pandemi,” demikian kata Menkeu Sri Mulyani.(*).

Kumpulan Artikel Bali