Berita Nasional

Membengkak 27,9 Triliun, Indonesia Diminta Tangung Biaya Pembengkakan Proyek Kereta Cepat oleh China

Pemerintah Indonesia diminta untuk menanggung biaya pembengkakan atas proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung oleh China

Dok. KCIC
60 batang rel kereta cepat asal China dikirimkan ke Depo Kereta Cepat Tegalluar. Pemerintah Indonesia diminta membayar biaya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung oleh China 

TRIBUN-BALI.COM - Membengkak 27,9 Triliun, Indonesia Diminta Tangung Biaya Pembengkakan Proyek Kereta Cepat oleh China

Pemerintah Indonesia diminta untuk menanggung biaya pembengkakan atas proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) oleh Bank China, China Development Bank (CDB).

Hal tersebut usai adanya kelebihan biaya atau  cost overun terhadap konstruksi proyek tersebut.

Adapun biaya proyek KCB mengalami pembengkakkan biaya sebesar Rp 1,9 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 27,09 Triliun.

Hal ini pun jauh dari rencana awal yakni 6,07 miliar dolar AS atau Rp 86,5 triliun.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mengalami cost overrun menjadi sebesar 8 miliar dolar AS atau setara Rp 114,24 triliun.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo mengatakan, ada permintaan agar APBN pemerintah Indonesia ikut menanggung pembengkakan biaya Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Baca juga: Pembangunan Bandara Dihapus dari PSN, Bupati: Bukan Kartu Mati, Kedepan Bisa Diperjuangkan Lagi

Namun, pemerintah Indonesia tak bisa langsung menerima permintaan tersebut.

Hal itu karena masih harus dibahas di Kementerian Keuangan sebagai bendahara APBN.

Kereta inspeksi atau Comprehensive Inspection Train (CIT) untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Kereta inspeksi atau Comprehensive Inspection Train (CIT) untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung. (Dok. PT KCIC)

"Ada permintaan karena cost overrun ini agar di-cover oleh pemerintah Indonesia.Terkait hal ini, teman-teman dari Kementerian Keuangan baru membahas yang merupakan bagian kewajiban kami untuk kontribusi dalam pembangunan, bukan cost overrun," jelas Wahyu Utomo dikutip pada Rabu 27 Juli 2022.

Selain itu, soal masalah pembengkakan biaya, masih menunggu arahan dari Presiden Jokowi apakah nanti bisa pemerintah ikut andil menalangi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi sempat beberapa kali menegaskan kalau proyek Kereta Cepat Jakarta adalah murni business to business (b to b) dan berjanji tak akan menggunakan dana APBN sepeser pun. 

Menurutnya, pemerintah melalui Kemenko Perekonomian bersama Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi terus memonitor dengan ketat proyek ini.

Progres pembangunan konstruksi fisik Kereta Cepat Jakarta Bandung juga terus dikebut. Meski diakui, target penyelesaiannya molor beberapa kali.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved