VIRAL ANTREAN IMIGRASI, Ketua BVA Bali Harap Tidak Ada Berita Serupa Lagi Bagi Bali

TRIBUN-BALI.COM - Viral adanya antrean di Bandara Ngurah Rai, yang diberitakan media asing.

Tentu menjadi kabar buruk dan citra tidak baik, bagi Pulau Dewata.

Apalagi di tengah situasi Bali, yang sedang ingin bangkit dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19.

Namun berita itu kemudian ditanggapi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kakanwil Kemenkumham) Bali, Anggiat Napitupulu.

Anggiat Napitupulu, angkat bicara terkait artikel dari sebuah blog yang menyampaikan mengenai lamanya antrean selama lebih dari 5 jam pada area imigrasi.

Menanggapi hal tersebut Kakanwil Kemenkumham Bali, Anggiat Napitupulu, menyampaikan bahwa keterangan yang disampaikan pada artikel tersebut tidaklah benar.

Baca juga: VIRAL Antrean Bandara Ngurah Rai, Kakanwil Kemenkumham Tegaskan Tidak Ada Antrean Imigrasi 

Baca juga: VIRAL Antrean Bandara Ngurah Rai, Kakanwil Kemenkumham Tegaskan Tidak Ada Antrean Imigrasi 

Viralnya kabar tidak sedap ini, juga menjadi atensi Ketua Bali Villa Asosiasi (BVA), Putu Gede Hendrawan.

"Semoga tidak ada lagi kabar jelek seperti ini, sebab pariwisata sangat riskan dengan bad news," tegasnya, 6 Agustus 2022.

Walau demikian, Hendrawan, sapaan akrabnya, juga meminta pihak imigrasi dan Bandara Ngurah Rai agar terus berbenah.

Sehingga pelayanan kian maksimal dan optimal ke depan, demi masa depan Bali. 

Mengingat sampai saat ini, perekonomian Bali masih ditopang sektor pariwisata.

Sehingga tidak bisa serta merta, mengabaikan berita buruk dari media asing itu. 

"Sekarang kan kedatangan sudah mulai naik perlahan. Untuk wisman per hari sudah 8.000 dan domestik 15.000, saya rasa ini akan terus meningkat," sebutnya. 

Hendrawan juga berharap pemberlakuan e-Visa bisa kian digalakkan sehingga tidak ada lagi antrean. 

Masuk Indonesia di Masa Pandemi

Dilansir dari website resmi, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bern, Swiss.

Dijelaskan bahwa selama pandemi Covid-19, terdapat batasan untuk masuk ke Indonesia bagi Warga Negara Asing (WNA).

Untuk turis asing, memerlukan visa atau izin tinggal yang berlaku untuk masuk Indonesia.

Fasilitas visa bebas, visa ditangguhkan hingga pemberitahuan lebih lanjut.

Permohonan visa dikelola secara terpusat oleh Imigrasi Indonesia dan dapat diakses di internet. 

Hanya sponsor yang diperbolehkan, untuk mengajukan visa atas nama pengunjung.

Untuk mendapatkan e-Visa, turis asing harus memiliki sponsor lokal.

Sponsor lokal harus berupa individu, perusahaan, atau institusi yang berdomisili di Indonesia, yang relevan dengan kunjungan turis asing.

Serta akan bertanggung jawab penuh atas masa tinggal turis asing di Indonesia.

Jika aplikasi disetujui, turis asing akan menerima e-Visa melalui email.

Kemudian turis asing mencetak e-Visa sebelum keberangkatan ke Indonesia.

Dan turis asing pun, tidak perlu menyerahkan apapun ke KBRI.

Sejak 26 Juli 2022, Indonesia mengeluarkan visa Kunjungan saat kedatangan khusus wisata (VKSKKW).

Serta bebas visa kunjungan yang dapat dimasuki melalui :

Bandar Udara:

(a) Soekarno Hatta di DKI Jakarta,

(b) Bandara Ngurah Rai di Bali,

(c) Kualanamu di Sumatera Utara,

(d) Juanda di Jawa Timur,

(e) Hasanuddin di Sulawesi Selatan,

(f) Sam Ratulangi di Sulawesi Utara, dan

(g) Yogyakarta di DI Yogyakarta,

(h) Hang Nadim, Riau, Kepulauan Riau,

(i) Zainuddin Abdul Majid, Lombok, Nusa Tenggara Barat.

(j) Adisumarno, Surakarta, Jawa Tengah,

(k) Minangkabau, Padang, Sumatra Barat,

(l) Raja Haji Fisabilillah, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau,

(m) Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Balikpapan, Kalimantan Timur,

(n) Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang, Sumatera Selatan,

(o) Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru, Riau, and

(p) Syamsuddin Noor, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Ini Daftar Terbaru Visa yang Bisa Diajukan WNA Untuk Masuk Indonesia

Menteri Hukum dan HAM menetapkan tujuh jenis visa kunjungan, dan enam jenis visa tinggal terbatas yang bisa diajukan oleh turis asing,

Selain bebas visa kunjungan wisata dan visa on arrival.

Hal ini diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-03.GR.01.01 Tahun 2022 mengenai Jenis Kegiatan Orang Asing dalam Rangka Pemberian Visa dalam Masa Penanganan Penyebaran Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Dengan berlakunya aturan ini, Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-03.GR.01.01 Tahun 2022 secara otomatis tidak lagi berlaku.

“Perlu diingat bahwa aturan ini diterbitkan pada sat pandemi Covid-19, jadi tidak menutup kemungkinan akan ada penyesuaian-penyesuaian di kemudian hari.

Tentunya dengan mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia.” ujar Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi, Achmad Nur Saleh, dalam keterangan tertulisnya, Kamis 21 Juli 2022.

Dalam keputusan menteri ini, turis asing atau orang asing bisa mengajukan visa kunjungan berindeks B211A untuk keperluan wisata, bisnis, transit, serta olahraga yang tidak bersifat komersial.

Visa kunjungan untuk keperluan industry (indeks B211B) serta kunjungan jurnalistik (indeks B211C), juga sudah dapat diajukan oleh orang asing.

Seluruh jenis visa tersebut, membutuhkan penjamin berupa korporasi atau institusi untuk menjamin keberadaan orang asing selama di Indonesia.

Sementara itu, bagi orang asing yang akan mengunjungi atau mendampingi ayah, ibu, suami, istri atau saudara kandung yang sakit atau meninggal dunia dapat mengajukan visa kunjungan sosial (indeks B211A) di perwakilan RI.

Visa Kunjungan alasan kemanusiaan ini, adalah satu-satunya visa yang bisa diajukan melalui perwakilan RI.

Bagi turis asing yang akan bekerja di Indonesia sebagai kru kapal, tenaga ahli, ataupun calon tenaga kerja asing yang akan bekerja, dalam rangka uji coba keahlian dapat menggunakan visa tinggal terbatas berindeks C312.

Selain itu, visa tinggal terbatas dapat pula diberikan bagi orang asing yang tidak bekerja seperti melakukan penanaman modal (indeks C313 atau C314).

Mengikuti pelatihan dan penelitian ilmiah (indeks C315).

Mengikuti Pendidikan (indeks C316).

Bergabung dengan suami atau istri WNI.

Bergabung dengan suami atau istri pemegang izin tinggal terbatas (ITAS).

Atau izin tinggal tetap (ITAP).

Anak sah orang asing dengan WNI, serta anak dari orang asing yang kawin secara sah dengan WNI (indeks C317).

“Selain visa tinggal terbatas (VITAS) penyatuan keluarga dengan indeks C317, orang asing yang akan mengajukan visa tinggal terbatas lainnya harus memiliki penjamin korporasi/institusi yang akan menjamin keberadan dan kegiatan asing selama berada di Indonesia," imbuh Achmad.

Seluruh pengajuan VITAS ini harus diajukan melalui visa-online.imigrasi.go.id dengan terlebih dahulu memastikan bahwa penjamin orang asing tersebut sudah terdaftar dan telah memiliki ID penjamin.(*)