Berita Tabanan

BKPSDM Tabanan Masih Koordinasi dengan BKN Soal Pengangkatan Pegawai Honorer

Atas hal ini, Dinas BKPSDM Tabanan pun masih belum bisa mengurai lebih jauh karena masih harus berkoordinasi dengan BKN terkait pegawai honorer.

Tribun Bali/Dwi Suputra
Atas hal ini, Dinas BKPSDM Tabanan pun masih belum bisa mengurai lebih jauh karena masih harus berkoordinasi dengan BKN terkait pegawai honorer. 

TRIBUN-BALI.COM -  KemenPAN RB memerintahkan BKN, untuk melakukan inventarisasi data pegawai non-ASN.

Dan pemerintah daerah dapat menyetorkan, paling lambat tanggal 30 September 2022 mendatang.

Atas hal ini, Dinas BKPSDM Tabanan pun masih belum bisa mengurai lebih jauh karena masih harus berkoordinasi dengan BKN terkait hal tersebut.

Meskipun untuk data pegawai honorer sudah dikunci oleh BKPSDM Tabanan.

Kepala Dinas BKPSDM Tabanan, I Made Kristiadi Putra, mengatakan bahwa pihaknya masih harus berkoordinasi dahulu kepada BKN terkait maksud dari KemenPAN RB tersebut.

Baca juga: PENGHAPUSAN PEGAWAI KONTRAK 2023, BKPSDM Tabanan Pantau Kebijakan Pusat

Baca juga: PENGHAPUSAN Pegawai Kontrak Sama Dengan MENELANTARKAN Mereka, Ini Kata Ngakan Putra 

KemenPAN RB memerintahkan BKN, untuk melakukan inventarisasi data pegawai non-ASN.

Dan pemerintah daerah dapat menyetorkan, paling lambat tanggal 30 September 2022 mendatang.

Atas hal ini, Dinas BKPSDM Tabanan pun masih belum bisa mengurai lebih jauh karena masih harus berkoordinasi dengan BKN terkait hal tersebut.

Meskipun untuk data pegawai honorer sudah dikunci oleh BKPSDM Tabanan.

Kepala Dinas BKPSDM Tabanan, I Made Kristiadi Putra, mengatakan bahwa pihaknya masih harus berkoordinasi dahulu kepada BKN terkait maksud dari KemenPAN RB tersebut.
KemenPAN RB memerintahkan BKN, untuk melakukan inventarisasi data pegawai non-ASN. Dan pemerintah daerah dapat menyetorkan, paling lambat tanggal 30 September 2022 mendatang. Atas hal ini, Dinas BKPSDM Tabanan pun masih belum bisa mengurai lebih jauh karena masih harus berkoordinasi dengan BKN terkait hal tersebut. Meskipun untuk data pegawai honorer sudah dikunci oleh BKPSDM Tabanan. Kepala Dinas BKPSDM Tabanan, I Made Kristiadi Putra, mengatakan bahwa pihaknya masih harus berkoordinasi dahulu kepada BKN terkait maksud dari KemenPAN RB tersebut. (Tribun Bali/Dwi Suputra)

Sebab pihaknya masih belum mengetahui, dengan jelas maksud untuk pengumpulan data, yang harus disetorkan pada 30 September 2022 mendatang itu.

Dan terkait dengan syarat pegawai honorer masa kerja 31 Desember 2021 lalu itu.

“Kami koordinasi dulu dengan BKN, apa yang dimaksud Menpan RB.

Kami berpegang pada data BKPSDM, dan data masih internal,” ucapnya Selasa 9 Agustus 2022.

Kristiadi menegaskan, bahwa pihaknya belum dapat membuka data pegawai honorer yang sedianya akan diserahkan ke pihak BKN.

Halaman
123
Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved