Berita Tabanan

PENGHAPUSAN PEGAWAI KONTRAK 2023, BKPSDM Tabanan Pantau Kebijakan Pusat

Prioritas pertama ialah dengan, calon P3K yang kemarin sudah lulus dalam tes 1 dan 2 atau passing grade, memiliki kesempatan lagi untuk menjadi P3K.

Pixabay/mohamedhassan
Kabar peniadaan pegawai kontrak atau tenaga honorer di tahun 2023. Tentu masih menjadi polemik di tubuh pemerintah daerah. Tak terkecuali yang terjadi di Pemkab Tabanan dan sekitarnya. Sebab, ribuan tenaga honorer atau pegawai kontrak yang saat ini dipekerjakan nasibnya masih tidak menentu. Padahal secara sumber daya, sangat dibutuhkan. Karena itu pulalah, BKPSDM Tabanan hingga saat ini tetap memantau kebijakan dari pemerintah pusat terkait hal tersebut. Kepala BKPSDM Tabanan, I Made Kristiadi Putra, mengatakan untuk tenaga non ASN secara umum, masih dengan ketentuan terdahulu. 

TRIBUN-BALI.COM - Kabar peniadaan pegawai kontrak atau  tenaga honorer di tahun 2023.

Tentu masih menjadi polemik di tubuh pemerintah daerah.

Tak terkecuali yang terjadi di Pemkab Tabanan dan sekitarnya.

Sebab, ribuan tenaga honorer atau pegawai kontrak yang saat ini dipekerjakan nasibnya masih tidak menentu.

Padahal secara sumber daya, sangat dibutuhkan.

Karena itu pulalah, BKPSDM Tabanan hingga saat ini tetap memantau kebijakan dari pemerintah pusat terkait hal tersebut.

Kepala BKPSDM Tabanan, I Made Kristiadi Putra, mengatakan untuk tenaga non ASN secara umum, masih dengan ketentuan terdahulu.

Sebab hal itu menyangkut untuk pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Baca juga: PENGHAPUSAN Pegawai Kontrak Sama Dengan MENELANTARKAN Mereka, Ini Kata Ngakan Putra 

Baca juga: Resmi Dihapus pada November 2023, Bagaimana Nasib Tenaga Honorer di Bali? 

Ilustrasi pegawai - Kabar peniadaan pegawai kontrak atau tenaga honorer di tahun 2023.

Tentu masih menjadi polemik di tubuh pemerintah daerah.

Tak terkecuali yang terjadi di Pemkab Tabanan dan sekitarnya.

Sebab, ribuan tenaga honorer atau pegawai kontrak yang saat ini dipekerjakan nasibnya masih tidak menentu.

Padahal secara sumber daya, sangat dibutuhkan.

Karena itu pulalah, BKPSDM Tabanan hingga saat ini tetap memantau kebijakan dari pemerintah pusat terkait hal tersebut.

Kepala BKPSDM Tabanan, I Made Kristiadi Putra, mengatakan untuk tenaga non ASN secara umum, masih dengan ketentuan terdahulu.

Sebab hal itu menyangkut untuk pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Ilustrasi pegawai - Kabar peniadaan pegawai kontrak atau tenaga honorer di tahun 2023. Tentu masih menjadi polemik di tubuh pemerintah daerah. Tak terkecuali yang terjadi di Pemkab Tabanan dan sekitarnya. Sebab, ribuan tenaga honorer atau pegawai kontrak yang saat ini dipekerjakan nasibnya masih tidak menentu. Padahal secara sumber daya, sangat dibutuhkan. Karena itu pulalah, BKPSDM Tabanan hingga saat ini tetap memantau kebijakan dari pemerintah pusat terkait hal tersebut. Kepala BKPSDM Tabanan, I Made Kristiadi Putra, mengatakan untuk tenaga non ASN secara umum, masih dengan ketentuan terdahulu. Sebab hal itu menyangkut untuk pemerintah daerah di seluruh Indonesia. (Tribun Bali/Dwi Suputra)

Beberapa waktu lalu, pihaknya mengikuti pojok ASN dan kepegawaian, termasuk di acara apkas, bahwa kesimpulannya untuk pegawai kontrak atau tenaga honorer masih diperlukan.

“Kami memohon untuk ditinjau lagi, prinsip kami masih menunggu belum final,” ucapnya beberapa hari lalu.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved