Berita Tabanan
PENGHAPUSAN PEGAWAI KONTRAK 2023, BKPSDM Tabanan Pantau Kebijakan Pusat
Prioritas pertama ialah dengan, calon P3K yang kemarin sudah lulus dalam tes 1 dan 2 atau passing grade, memiliki kesempatan lagi untuk menjadi P3K.
Penulis: I Made Ardhiangga Ismayana | Editor: Anak Agung Seri Kusniarti
Kristiadi melanjutkan, untuk prioritas terkahir atau IV.
Dari tiga prioritas di atas maka tersisa sekitar, 165-an formasi, nah ini yang nantinya akan dilakukan dengan sistem CAT atau tes UNBK.
Sayangnya, dalam menggelar tes itu, nanti proses keseluruhan ditanggung oleh Pemkab Tabanan.
Karena minimnya anggaran, maka untuk prioritas IV ini tidak akan digunakan.
Dengan kata lain hanya untuk prioritas I hingga III saja yang akan digunakan.
“Karena melihat keuangan prioritas I hingga III.
Kalau prioritas IV itu dibuka untuk umum.
Karena tidak ada dana maka itu (prioritas I hingga III) yang dikoordinasikan dengan pusat.
Untuk prioritas I hingga III kami hanya butuh Rp 90 hingga Rp 100 juta untuk observasi saja,” ungkapnya.
Sedangkan untuk tenaga kesehatan (Nakes) sambungnya, Kabupaten Tabanan sendiri membuka sekitar 1044 formasi.
Namun, seperti hasil dari rapat kemarin, bahwa untuk pelaksanaan hingga penggajian P3K kesehatan menjadi tanggungjawab pemda.
Itu yang masih membuat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan pimpinan masih pikir-pikir.
Alasannya, hanya untuk pelaksanaan saja, setidaknya untuk tenaga kesehatan ini membutuhkan biaya sekitar Rp 900 juta.
Sedangkan penggajian per bulan sekitar Rp 2,9 miliar.
Dan itu masih belum TPP.
“Karena itu TAPD masih mikir-mikir.
Tenaga kesehatan ini juga catatannya, akan dibuka untuk umum.
Sekarang kalau sudah begitu, maka kesempatan ini berbicara untuk non ASN menjadi P3K.
Karena ketika untuk umum, maka saingan sangat berat.
Maka ini dikembalikan ke TAPD dan pimpinan.
Jadi tenaga kesehatan masih pikir-pikir,” bebernya. (*)
