Sponsored Content

Banyak Program Dinilai Tak Jalan, Fraksi Badung Gede Minta Bantuan BKK ke Daerah Lain Ditinjau Ulang

Fraksi Badung Gede DPRD Badung menilai banyak program kegiatan di Badung tidak jalan.

Tribun Bali/I Komang Agus Aryanta
I Made Retha saat membacakan PU Fraksi Badung Gede dalam sidang Paripurna pada Kamis 25 Agustus 2022 

TRIBUN-BALI.COM, BADUNG - Fraksi Badung Gede DPRD Badung menilai banyak program kegiatan di Badung tidak jalan.

Untuk itu, pihaknya meminta pemberian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada daerah lain di luar Kabupaten Badung supaya ditinjau ulang. 


Hal itu dilontarkan Fraksi Badung Gede dalam pemandangan umumnya (PU) yang dibacakan oleh Ketua Fraksi I Made Retha pada rapat Paripurna DPRD Badung dengan agenda penyampaian PU Fraksi-Fraksi  DPRD Badung tentang APBD Perubahan 2022 di Gedung Dewan, Kamis 25 Agustus 2022.

Baca juga: Tingkatkan Mutu Pendidikan yang Berkualitas, Sekda Adi Arnawa Buka Acara Badung Education Fair 2022


Menurut fraksi yang beranggotakan empat orang dari gabungan Partai Demokrat dan Gerindra ini belanja daerah, yang terdiri dari belanja oprasional, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer sudah dirancang naik.

Yakni, pada APBD Induk 2022 sebesar Rp 3.252.658.113.952 kemudian di perubahan menjadi sebesar Rp4.106.287.083.005 atau naik 26 persen atau sebesar Rp853.628.969.053.

Namun, meski anggaran dirancang meningkat tetapi banyak program kegiatan tetap tidak bisa jalan.


"Dengan kenaikan tersebut namun masih banyak program yang sulit diwujudkan, dalam rangka mengimplementasikan program pembangunan Kabupaten Badung dengan optimal maka kami berharap bantuan BKK pada daerah lain atau bukan Kabupaten Badung perlu ditinjau untuk disesuaikan,” ujar Retha.

Baca juga: Pikap Tepergok Angkut Sapi di Badung, Pemerintah Berikan Bantuan ke Peternak Terdampak PMK


Politisi asal Bualu, Kuta Selatan ini juga membeberkan bahwa pendapatan daerah, yang terdiri dari PAD dan pendapatan transfer semula dirancang Rp2.989.211.239.952, berubah menjadi Rp3.687.215.470.714 atau naik 23 persen menjadi sebesar Rp698.004.230.762.


Menurut Fraksi Badung Gede rancangan kenaikan pendapatan tersebut masih didominasi oleh pajak hotel dan pajak restoran.


“Kami harapkan pemerintah daerah tidak henti-hentinya mengedukasi wajib pajak dan kami mendorong pemerintah daerah untuk menciptakan sumber-sumber lain sebagai wujud upaya ekstensifikasi pendapatan dalam menjaga pendapatan daerah yang selama ini ektensifikasi yang dilakukan belum banyak terdengar, namun juga dalam retribusi yang diterima daerah cukup tertekan sehingga menurunnya pendapatan daerah,” katanya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved