Berita Klungkung

Tunggakan Capai Rp30 Miliar, Klungkung Berikan Stimulus Penghapusan Denda PBB-P2

Tunggakan wajib pajak untuk membayar PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) di Klungkung masih cukup tinggi.

Penulis: Eka Mita Suputra | Editor: Harun Ar Rasyid
foto Dok. Eka Mita Suputra
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Klungkung, I Dewa Putu Griawan. 

SEMARAPURA,TRIBUNBALI- Tunggakan wajib pajak untuk membayar PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) di Klungkung masih cukup tinggi.

Klungkung memberikan stimulus berupa penghapusan denda, untuk menarik warga segera melakukan pembayaran PBB-P2.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Klungkung, I Dewa Putu Griawan menjelaskan, stimulus ini bertujuan untuk, memberikan keringanan bagi masyarakat dalam melunasi tunggakan PBB P2.

Stimulus yang diberikan berupa penghapusan denda, yang dimulai 1 September 2022 sampai 31 Desember 2022 sesuai dengan Perbup Nomor 31 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengurangan ataua Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Klungkung, I Dewa Putu Griawan.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Klungkung, I Dewa Putu Griawan. (foto Dok. Eka Mita Suputra)

"Stimulus ini hanya denda yang dihapuskan. Jadi tujuannya merangsang masyarakat sebagai wajib pajak, agar membayar tunggakan PBB P2 mereka," ujar Dewa Putu Griawan, Minggu (28/8/2022).

Berdasarkan data di BPKPD Klungkung, saat ini nilai tunggakan PBB P2 di Klungkung sudah mencapai Rp30 miliar. Nilai ini melonjak, karena tahun 2014 jumlah piutang PBB P2 Klungkung berkisar Rp22 miliar.

"Ketika ada pengalihan dari KPP (Kantor Pelayanan Pajak) pada tahun 2014, jumlah piutang PBB P2 di Klungkung sudah berkisar Rp22 miliar, sekaran nilai piutangnya sudah sekitar Rp30 miliar," ujarnya.

Menurutnya hal itu lantaran penerimaan PBB di Klungkung hampir setiap tahun tidak pernah mencapai target yang ditetapkan, sehingga piutang terus bertambah.

Ditambah pandemi Covid-19 dalam 2 tahun, juga menyebabkan turunnya penghasilan warga, sehingga wajib pajak tidak lakukan pembayaran PBB dan fokus pada pemenuhan kebutuan pokok.

"Dengan pemberian stimulus ini, kami harap semakin banyak warga yang membayar PBB P2. Sehingga nilai piutang berkurang, dan tentu menambah pendapadat asli daerah," harap Griawan. (mit)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved