Kenaikan Harga BBM Jangan Dipolitisasi, Luhut Binsar Panjaitan Minta Kompak Atasi Dampak

Dan itu kira-kira berdampak menjadi 0,25 persen pada inflasi.

Cost Push Inflation di Indonesia saat ini hanya 2,84 persen jadi rendah dan menurutnya yang membuat inflasi naik kebanyakan dari pangan.

“Kalau pangan, dari seluruh kabupaten atau provinsi di Indonesia kompak saya kira. Kita akan bangun kebersamaan itu untuk menghadapi musuh bersama. Saya imbau kepada semua kita jangan silang pendapat. Dulu awal-awal penanganan Covid-19 gitu juga, tapi setelah itu jalan. Nah sekarang saya titip, Presiden juga minta saya untuk membantu menangani ini. Jadi sama polanya dan percayalah kita berikan yang terbaik. Dan kalau kita kompak, kita bisa monitor harga,” imbuhnya.

Nantinya monitoring akan dilakukan per kabupaten hingga kecamatan yang akan dimonitor langsung oleh TNI, Polri, dan Pemda yang semua turun untuk mengatasi masalah nasional ini.

Menurutnya, permasalahn inflasi ini bukan hanya Indonesia saja yang menghadapinya, namun juga seluruh dunia.

“Untuk pengamat-pengamat tak perlu silang pendapat bicara yang tak mengerti masalahnya secara dalam. Kalau ada yang masih pengin tahu, bisa datang ke saya. Kita ngomong. Kita jelasin detail. Tidak ada kaya miskin di sini. Ini pure masalah bangsa kita yang harus diselesaikan,” katanya.

Terpisah, kendati pemerintah berencana menaikkan harga BBM subsidi, namun Badan Anggaran DPR RI belum menerima pembahasan mengenai wacana tersebut.

Pasalnya, untuk menerapkan suatu regulasi diperlukan minimal kesepakatan di Badan Anggaran.

Dan belum diputuskan kebijakan apa yang akan diambil oleh pemerintah.

"Engga, harusnya disepakati di Banggar minimal, sampai saat ini saya belum dengar karena anggota saya yang di banggar pasti melapor," ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara kepada awak media di Gedung DPR RI, Rabu 31 Agustus 2022.

Amir mengatakan, hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana mengelola APBN harus dikonsultasikan terlebih dahulu ke Banggar untuk mendapat kesepakatan.

Selain itu, kenaikan BBM juga akan berpengaruh kepada laju inflasi.

Amir mengatakan, kenaikan harga BBM menjadi wewenang pemerintah dalam mengambil kebijakan, namun ia mengingatkan pemerintah apabila kondisi tersebut diharuskan terjadi, maka yang perlu dijaga adalah masyarakat kelas bawah.

Sama halnya dengan wacana kenaikan BBM, Amir mengatakan, terkait tambahan bantuan sosial (bansos) yang Rp 24,17 triliun tersebut juga belum ada pembicaraan kepada Banggar.

"Ya, itu salah satu yang memang harus disepakati (bansos), makanya itu harus dibicarakan di banggar. Termasuk kenaikan harga BBM," ungkapnya.