Berita Buleleng

KIS PBI Ratusan Ribu Jiwa Nonaktif, DPRD Buleleng Usul Buat Perda Pelayanan Kesehatan

DPRD Buleleng berencana akan membuat Ranperda tentang Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Ini dilakukan untuk mengatasi keluhan di masyarakat

Tribun Bali/Ratu Ayu Astri Desiani
Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna 

TRIBUN-BALI.COM, BULELENG - DPRD Buleleng berencana akan membuat Ranperda tentang Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Ini dilakukan untuk mengatasi keluhan di masyarakat, yang KIS PBI nya dinonaktifkan oleh pusat.

Mengingat jumlah peserta yang dinonaktifkan mencapai ratusan ribu jiwa. Rencana ini pun diharapkan dapat disetujui oleh Pj Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana. 


Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna pada Senin (5/9) mengatakan, pihaknya banyak menerima keluhan dari masyarakat, yang saat berobat ke rumah sakit tiba-tiba dikejutkan dengan non aktifnya KIS PBI miliknya. 

Baca juga: Dilimpahkan ke JPU, Anak Mantan Sekda Buleleng Segera Jalani Sidang

Untuk mengatasi hal ini, Pemkab Buleleng pun sejatinya telah mengambil langkah dengan memasukkan tagihan layanan kesehatan masyarakat yang kurang mampu itu sebagai piutang, lalu diganti dengan belanja modal di rumah sakit. 


Namun Supriatna ingin agar masalah ini dapat diselesaikan dengan regulasi yang jelas, melalui Peraturan Daerah (Perda).

Pasalnya, daerah Banyuwangi, Jawa Timur, telah membuat Perda tentang Pelayanan Kesehatan ini. Melalui Perda ini ada pos anggaran khusus di Dinas Sosial, untuk layanan kesehatan masyarakat.

Anggaran itu dapat digunakan untuk mengcover biaya kesehatan masyarakat kurang mampu, yang tercecer dari KIS PBI. 


"Yang tercecer pasti ada. Karena KIS PBI itu diberikan pada warga yang masuk DTKS. Sementara yang bisa masuk ke DTKS itu selektif sekali, ada berbagai kriteria. Tapi sepanjang bisa dipertanggung jawabkan dari kepala desa, bahwa benar warganya itu miskin , harusnya bisa dibantu. Di Banyuwangi hal ini berjalan baik. Tidak ada persoalan dari temuan BPK. Jadi kenapa tidak langkah ini kita adopsi di Buleleng," terangnya. 


Supriatna menyebut, rencana membuat Perda ini telah lama diusulkan oleh pihaknya. Namun belum menemukan kesepakatan dengan pihak eksekutif.

Baca juga: Kapal Pengangkut Sempat Kandas, Batu Bara Milik PLTU Celukan Bawang Buleleng Dievakuasi

Ia pun mengaku akan mencoba kembali mendiskusikan rencana ini dengan Pj Bupati Lihadnyana. "Ini kan untuk masyarakat," tandasnya. 


Sementara menurut data dari Dinas Sosial Buleleng, jumlah peserta KIS PBI yang bersumber dari APBD yang di nonaktifkan per Agustus 2022 sebanyak 108.340 jiwa.

Hal ini terlihat dari jumlah peserta yang ada pada Desember 2021 mulanya sebanyak 242.430 jiwa, sementara per Agustus 2022 tersisa tinggal 134.050 jiwa.  


Sementara jumlah peserta KIS PBI yang bersumber dari APBN, yang dinonaktifkan sebanyak 2.488 jiwa. Terlihat dari jumlah peserta pada Januari 2022 mulanya sebanyak  218.987 jiwa. Sementara di bulan Agustus 2022 berkurang menjadi 216.499 jiwa. 


Kepala Dinas Sosial Buleleng, I Putu Kariaman Putra mengatakan,  penonaktifan ini dilakukan berdasarkan hasil pemutakhiran data, dari peserta yang sudah meninggal, dan pindah berdasarkan usulan dari desa atau kelurahan. "Pemutahiran data juga disesuaikan dengan segmennya," tandasnya. (*)

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved