Sponsored Content

Anggota Dewan dan Pemkab Klungkung Sepakati Ranperda Perubahan APBD 2022

Anggota Dewan dan Pemkab Klungkung Sepakati Ranperda Perubahan APBD 2022

ist
Anggota Dewan dan Pemkab Klungkung Sepakati Ranperda Perubahan APBD 2022, Rabu (7/9/2022). 

SEMARAPURA,TRIBUNBALI- Semua fraksi di DPRD Klungkung dapat menerima dan menyetujui Ranperda tentang Perubahan APBD Klungkung Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi Perda dalam sidang paripurna, Rabu (7/9/2022). Hanya saja sejumlah fraksi memberikan saran dan catatan terkait Ranperda tersebut.
 
Sidang ini dipimpin langsung Ketua DPRD, AA Gde Anom dan dihadiri Bupati, I Nyoman Suwirta. Sejumlah fraksi di DPRD Klungkung memberikan catatannya dalam pandangan akhir fraksinya.
 
Seperti pandangan akhir fraksi Hanura yang dibacakan Putu Sri Handayani. Ia berpendapat saat ini anggaran belanja sosial penting untuk ditingkatkan. Mengingat perekonomian masyarakat pasca pandemi Covid-19 belum pulih dan ditambah dengan kebijakan pusat untuk menaikkan harga BBM.
 
"Hal tersebut sudah pasti akan berdampak luas bagi kehidupan sosial masyarakat terutama bagi masyarakat kelompok  rentan dan masyarakat miskin. Sehingga perlu dilakukan antisipasi melalui belanja sosial," ungkap Sri Handayani.
 
Fraksi Persatuan Demokrat dalam pendapat akhir fraksinya yang dibacakan Nyoman Mujana, fraksi Persatuan Demokrat menyorot pengurangan belanja bantuan sosial. Terutama pada penerima bantuan siswa miskin yang dalam perencanaan dinilai belum matang sehingga saat pelaksanaan banyak ditemukan calon penerima yang tidak berhak berdasarkan ketentuan.
 
"Karena itu kami minta kepada saudara Bupati untuk menegur OPD bersangkutan yang tidak cermat dan tidak teliti dalam perencanaan, sehingga tidak terulang terhadap perencanaan yang salah di tahun mendatang," ujar Mujana.
 
Fraksi PDIP dalam pendapat akhir fraksinya yang dibacakan I Nengah Ary Priadnya berharap Pemkab Klungkung mampu merealisasikan rencana-rencana daerah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Terutama yang telah tertuang dalam Perencanaan penganggaran pada APBD Tahun Anggaran 2022 dalam rangka mempercepat pembangunan dalam arti luas di segala bidang.
 
"Berkenaan dengan itu Pemerintah Daerah perlu melakukan terobosan - terobosan atau inovasi kearah tersebut," ujarnya.
 
 
Dalam pendapat akhir akhir Fraksi Partai Nasdem yang dipaparkan Wayan Mudayana memberi catatan penting terkait rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Yang mana diharapkan dalam melakukan rekrutmen PPPK agar benar-benar dapat mengakomodir tenaga kontrak, begitu juga tenaga satpam, tenaga kebersihan dan tenaga kesehatan.
 
"Semoga bisa dicarikan solusi yang selama ini mengabdi ikut memajukan Klungkung agar tidak dibuang begitu saja," harapnya.
 
Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta saat menjabarkan pendapat akhirnya mengatakan, pendapatan daerah yang dalam rancangan semula sebesar Rp1,10 triliyun rupiah lebih, bertambah sebesar Rp3,95 milyar lebih menjadi Rp1,11 triliyun lebih.
 
Penambahan pendapatan ini bersumber dari pendapatan bagi hasil pajak provinsi sebesar Rp3,7 milyar  lebih dan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupatan Badung sebesar Rp252 juta lebih untuk pemasangan jaringan pipa air Guyangan Calik —Pulagan di Desa Kutampi, Nusa Penida.
 
Belanja daerah yang dalam rancangan semula sebesar Rp1,271 triliyun  lebih bertambah sebesar 3,9 milyar. Pembiayaan Daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dirancang tetap seperti rancangan semula yaitu sebesar Rp161 milyar lebih.
 
Selain itu dilakukan juga penambahan belanja seperti penambahan belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Pemerintah Desa Kutampi untuk pemasangan jaringan pipa air Guyangan Calik – Pulagan sebesar Rp252 juta lebih yang bersumber dari pendapatan Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten Badung, anggaran gong kebyar sebesar Rp170 juta, hibah kepada Pasek Bendesa Banjar Kapit Desa Nyalian sebesar Rp30 juta, hibah kepada KONI Rp1 miliar dan Pitra Bhakti sebesar Rp300 juta.
 
“Selanjutnya, sesuai amanat konstitusi, rancangan peraturan daerah ini akan kami sampaikan kepada Gubernur segera sebelum batas waktu tiga hari untuk mendapat evaluasi,” ujar Bupati Suwirta. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved