1.048 Hektar Tanah di Badung Surut, Alih Fungsi Lahan Jadi Perhatian Badung

Menurut pria yang akrab disapa Yonda ini mengatakan sektor pertanian dengan adanya perkembangan pariwisata pasti akan tergerus.

"Akan terus terjadi alih fungsi lahan pertanian. Di Kuta Selatan saja sudah tidak ada jalur hijaunya, jadi Pemda harus membeli lahan pertanian ke depan," ungkapnya.

Menurutnya, adanya disparitas antara sektor pertanian dan pariwisata berdampak negatif bagi sektor pertanian di Badung.

Terlebih, pemerintah tak berdaya melarang masyarakat menjual lahan pertanian dengan dalih untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga beralih fungsi ke sektor pariwisata.

"Dengan konsep pariwisata yang bergelimbang harta, pemerintah harus membeli. Kita berharap di Kuta Utara, seperti Petang dilindungi salah satunya membeli lahan pertanian, sehingga sedikit demi sedikit memberikan pelindungan," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Panitia khusus (Pansus) Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang perlindungan lahan Pertanian pangan berkelanjutan menggelar rapat kerja (Raker) bersama Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung di ruang rapim DPRD Badung, Kamis 8 September 2022.

Pada Raker tersebut dipimpin langsung Ketua Pansus Wayan Luwir Wiana, didamping Wakil Ketua Pansus, Nyoman Gede Wiradana dan IB Alit Arga Patra.

Turut hadir anggota pansus, yakni Made Wijaya, Nyoman Dirgayusa, Gusti Lanang Umbara, Nyoman Suka, Ni Luh Kadek Suastiari, Luh Gede Rara Hita Sukma Dewi.

Dalam kesempatan itu, Luwir Wiana mengatakan, Ranperda perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 merupakan turunan dari Undang-undang Cipta Kerja.

Hanya saja Ranperda terkait pertanian ini harus mendapatkan perhatian khusus.

“Ranperda ini sangat seksi, karena di Badung ini sudah banyak terjadi alih fungsi, jadi bagaimana kita di Badung mempertahankan lahan yang ada. Maka penting Ranperda ini disusun bersama,” ungkapnya. (*)