Berita Nasional

GARDA Keberatan dengan Penyesuaian Tarif Ojol, Driver Ojol di Denpasar Adi: Gak Terlalu Berasa

GARDA masih keberatan dengan penyesuaian tarif ojol terbaru, beban operasional para pengemudi ojol di tiap kota dan provinsi berbeda-beda.

(kompas.com/garry lotulung)
Ilustrasi ojol - GARDA Keberatan dengan Penyesuaian Tarif Ojol, Driver Ojol di Denpasar Adi: Gak Terlalu Berasa 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia ( GARDA) masih keberatan dengan penyesuaian tarif ojek online (ojol) terbaru yang mulai diberlakukan per 11 September 2022.

Igun Wicaksono, Ketua Umum GARDA mengatakan, tarif ojol yang berlaku saat ini menggunakan sistem zonasi.

Padahal pihaknya telah mengaspirasikan keinginan agar tarif ojol tersebut ditentukan berdasarkan provinsi.

GARDA beralasan, beban operasional para pengemudi ojol di tiap kota dan provinsi berbeda-beda.

Baca juga: Kenaikan Tarif Ojol Resmi Disahkan, Begini Komentar Para Driver Ojol

Kemampuan penumpang untuk membayar tarif ojol juga berbeda di tiap daerah.

“Tarif ojol di Medan dan Bandung yang tergabung dalam Zona 1 ternyata sama, padahal kondisi di dua daerah tersebut sangat berbeda. Teman-teman kami protes, karena ini tidak sesuai aspirasi,” ungkap Igun, Minggu 11 September 2022.

Di samping itu, GARDA juga keberatan dengan keputusan pemerintah yang tetap memberlakukan biaya sewa aplikasi maksimal 15 persen.

Padahal, GARDA sudah meminta agar biaya sewa aplikasi besarannya jangan melebihi dari 10 persen.

Sebab, berapapun tarif ojol yang diterapkan, jika besaran biaya sewa aplikasi lebih dari 10 persen, maka tetap akan merugikan pendapatan pengemudi ojol.

Igun menambahkan, pihaknya sudah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo pada 9 September 2022 lalu terkait aspirasi para pengemudi ojol di Indonesia.

Terdapat tiga poin aspirasi yang disampaikan pengemudi ojol.

Di antaranya adalah meminta Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) demi melegalkan ojek online dalam waktu dekat di tahun 2022, menolak kebijakan tarif ojol terbaru yang masih menerapkan sistem zonasi, dan meminta agar biaya sewa aplikasi yang diterapkan maksimal 10 persen.

“Sudah kami sampaikan surat ke Presiden dan kami tunggu responnya,” imbuh Igun.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menyesuaikan tarif ojol melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022, yang berlaku mulai 11 September.

Halaman
123
Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved