Ada Dugaan Status Tersangka Lukas Enembe Terkait Pejabat Tertentu, Ini Penjelasan Lengkap Mahfud MD

TRIBUN-BALI.COM - Merespon penetapan tersangka terhadap Gubernur Papua, Lukas Enembe, berbagai ormas dan mahasiswa dikabarkan akan melakukan aksi demonstrasi.

Lukas Enembe telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan gratifikasi sejumlah Rp 1 miliar.

Aksi demo membela Lukas Enembe itu rencananya bakal dilakukan di Jayapura, Papua, Selasa (20/9/2022) hari ini.

Merespons adanya aksi demo, puluhan personel Polri pun dikerahkan dengan berpakaian lengkap.

Baca juga: Gubernur Papua Lukas Enembe Diduga Lakukan Transaksi Judi Lintas Negara Rp 560 Miliar

Bahkan mengenakan rompi anti peluru, helm, tameng, hingga senjata.

Dikutip dari Tribun Papua, para personel telah bersiaga sejak pukul 07.00 WIT di Lingkaran Abepura yang diagendakan sebagai lokasi aksi demo.

Selain personel Polri berpakaian dan bersenjatakan lengkap, deretan kendaraan seperti mobil rantis, truk water canon, hingga truk Brimob ikut disiagakan.

Sebelumnya, Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Papua, Benyamin Gurik menggelar konferensi pers di Distrik Heram pada Senin (19/9/2022).

Dalam konferensi pers itu, Benyamin mendesak agar KPK mengehentikan proses hukum terhadap Lukas Enembe.

Baca juga: Gubernur Papua Lukas Enembe Tak Penuhi Panggilan di Mako Brimob, KPK Beri Peringatan

Pada kesempatan yang sama, Benyamin juga mengungkapkan akan menggelar aksi massa bersama dengan pemuda dan mahasiswa dari lima wilayah adat di Provinsi Papua untuk membela Lukas Enembe.

"Pemuda dan mahasiswa di setiap asrama di Jayapura dari 5 wilayah adat, siap turun lakukan aksi demonstrasi bela Gubernur Papua Lukas Enembe pada Selasa besok (red: hari ini)," tuturnya.

Lebih lanjut, Benyamin menuturkan aksi massa yang digelar akan berlangsung damai.

"Tidak akan mengganggu aktivitas masyarakat umum, seperti yang diisukan kelompok yang tidak bertanggung jawab," katanya.

Ia juga menambahkan agar siapapun yang terlibat tidak membawa alat tajam dan merusak rumah atau usaha warga.

"Karena ini murni aksi damai dari rakyat Papua untuk membela pemimpin mereka yang dikriminalisasi oleh KPK dengan kepentingan politik," tutur Benyamin.