Berita Denpasar

Tilap Uang BUMDes Besan Klungkung Rp 662 Juta, Komang Nindia Didakwa Korupsi

Tilap Uang BUMDes Besan Klungkung Rp 662 Juta, Komang Nindia Didakwa Korupsi

Penulis: Putu Candra | Editor: Marianus Seran
Tribun Bali
Komang Nindia saat menjalani sidang dakwaan dari JPU secara luring atau tatap muka di Pengadilan Tipikor Denpasar.  

 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - I Komang Nindia Satnata (31) didudukan sebagai terdakwa di kursi pesakitan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar, Kamis, 6 Oktober 2022. Ia menjalani sidang dakwaan terkait dugaan korupsi dana BUMDes Kertha Jaya, Desa Besan, Kecamatan Dawan, Klungkung. Diketahui, Komang Nindia yang menjabat sebagai kasir atau bendahara diduga menilap dana BUMDes dengan kerugian mencapai Rp 662 juta. 


Di persidangan, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung mendakwa Komang Nindia dengan dakwaan subsidairitas. Dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. 


Sedangkan dakwaan subsidair, perbuatan terdakwa Komang Nindia diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Baca juga: Kisah Inspiratif Pudak Wangi, Juarai Pocari Sweat Bintang SMA 2021 Bawa Hidup Lebih Produktif


Atas dakwaan tim JPU, terdakwa yang didampingi tim penasihat hukumnya dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Denpasar rnggan mengajukan eksepsi atau keberatan.

"Majelis hakim, kami tidak mengajukan eksepsi," ucap Bambang Purwanto selaku anggota tim penasihat hukum. 


Dengan tidak diajukannya eksepsi, majelis hakim pimpinan Heriyanti memerintahkan tim JPU untuk menghadirkan saksi-saksi pada sidang selanjutnya.

"Sidang pembuktian kita lanjutkan Kamis minggu depan," ujar hakim ketua Heriyanti. 


Diungkap dalam surat dakwaan tim JPU, terdakwa yang menjadi kasir atau bendahara tidak melakukan pencatatan pembayaran dengan benar dalam mengelola dana unit simpan pinjam pada BUMDes Kertha Jaya. 


Terdakwa melakukan pencatatan angsuran kredit nasabah tidak sesuai keadaan riil transaksi.

Tidak menyetor uang pendapatan usaha unit simpan pinjam baik berupa potongan administrasi, pendapatan bunga kredit.


"Terdakwa tidak menyetor angsuran pokok pembayaran debitur.

Baca juga: Pasti Irit, Promo JSM Indomaret 7 Oktober 2022, Kebutuhan Mencuci & Mandi Irit, Camilan Serba Hemat

Mengambil keputusan sendiri dalam merealisasi pinjaman dana kepada debitur tanpa dilengkapi Surat Perjanjian Kredit dan jaminan kredit," ungkap JPU I Made Dhama di persidangan. 


Selain itu terdakwa disebutkan tidak melakukan pencatatan secara benar pengelolaan dana unit usaha perdagangan atau pertokoan, tidak menyetor uang pendapatan usaha perdagangan dan tidak membuat laporan pertangungjawaban pengelolaan keuangan unit simpan pinjam serta unit perdagangan atau pertokoan.


Sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. 


Peraturan Desa Besan Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara/Gerbang Sadu Mandara (GSM) Tahun 2014. Dan Peraturan Desa Besan Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes) dan Anggaran Dasar BUMDes Desa Besan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung.


Dengan demikian perbuatan terdakwa dinilai telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp.662.327.183. Dan itu pula dihitung menjadi kerugian negara sebagaimana tercantum dalam laporan hasil audit dari Inspektorat Kabupaten Klungkung atas perkara ini periode tahun 2014 sampai dengan Agustus 2019 Nomor: X.700.04/107HP.IVITDA Tanggal 3 Agustus 2022.(*) 

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved