Anggaran Pembangunan Bandara Rp 68 M, Pemeliharaan Infrastruktur Diserahkan ke Pemprov Bali

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Dalam rangka mendukung presidensi KTT G20, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah berperan aktif mendukung pelaksanaan kegiatan.

Dukungan diberikan melalui peningkatan infrastruktur-infrastruktur yang ada di Provinsi Bali.

Beberapa infrastruktur yang telah ditingkatkan antara lain perbaikan jalan dan jembatan dan penataan kawasan mangrove Tahura.

Tidak terlepas pula adalah pengembangan Bandara Internasional Ngurah Rai yang menjadi pintu masuk para delegasi dari luar negeri.

Baca juga: AS Akan Umumkan Nilai Investasi, Jokowi-Biden Gelar Pertemuan Bilateral Saat KTT G20 di Bali

Pengembangan di Bandara Ngurah Rai juga termasuk dalam bangunan untuk transit para kepala negara sebelum menuju tempat menginap.

Bangunan VVIP tersebut telah diresmikan Presiden RI, Joko Widodo.

Pengembangan bandara ini menghabiskan anggaran yang hampir mencapai Rp 68 miliar.

Hal ini dibenarkan oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono seusai menghadiri acara rangkaian G20 di Bali.

“Anggaran untuk pembangunan Bandara Internasional Ngurah Rai itu kira-kira menghabiskan Rp 60-68 miliar. Bukan hanya bangunan VVIP saja, tapi itu sudah menyangkut beberapa infrastruktur di bandara,” kata Basuki.

Kepada awak media Basuki menjelaskan, seluruh dana atau anggaran pembangunan berasal dari APBN Kementerian PUPR.

Untuk mendukung KTT G20 ini, peningkatan infrastruktur dilakukan secara menyeluruh.

Tidak hanya pada infrastruktur inti saja seperti bandara, namun juga infrastruktur yang kecil atau dirasa perlu untuk ditingkatkan.

Seperti peningkatan ruas jalan, termasuk jalan-jalan yang menuju hotel tempat delegasi menginap.

Hal ini bertujuan membuat seluruh infrastruktur di Bali agar sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Semua peningkatan infrastruktur tersebut sudah selesai dilakukan dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo.

Basuki pun menambahkan semua infrastruktur dan venue yang ada sudah siap untuk menyambut KTT G20.

Menteri PUPR ini mengatakan semua infrastruktur akan tetap difungsikan secara berkelanjutan.

Infrastruktur akan diserahkan ke Pemerintah Provinsi Bali untuk pemeliharaannya.

“Untuk pemeliharaannya akan diserahkan ke Pemprov Bali. Setelah kita bangun proses selanjutnha adalah kita serahkan ke Pemerintah Provinsi Bali,” tambah Basuki.

Misalnya bangunan VVIP yang ada di lingkup Bandara Ngurah Rai yang tidak akan diserahkan ke Angkasa Pura.

Bangunan tersebut akan diserahkan ke Pemerintah Provinsi Bali karena tanahnya merupakan tanah Pemprov Bali.

Saat ditanya terkait kemampuan Provinsi Bali, Basuki yakin Pemprov Bali mampu mengelola infrastruktur itu dengan baik.

Terutama untuk infrastruktur yang bisa memberikan penghasilan atau pendapatan bagi daerah Provinsi Bali.

Misalnya kawasan hutan mangrove Tahura dan MIC Tanjung Benoa yang bisa dibuka untuk para wisatawan.(*).

Kumpulan Artikel Bali