Pesta UMKM "Apa Kabar Kita" Ditutup dengan Maklumat Bersama Masyarakat Sipil di Bali

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pesta UMKM “Apa Kabar Kita” Ditutup Dengan Maklumat Bersama Masyarakat Sipil
Denpasar – Pesta UMKM “Apa Kabar Kita” yang digelar di Denpasar ditutup dengan maklumat bersama (komunike) masyarakat sipil pada Minggu (20/11) malam.

Pesta UMKM “Apa Kabar Kita”Digelar di Istana Taman Jepun, Jalan Hayam Wuruk, Denpasar selama dua hari pada 19-20 November 2022.

Komunike sendiri terdiri dari tujuh poin yang merupakan rangkuman diskusi coffeetalk yang digelar enam sesi dalam dua hari.

Baca juga: UMKM di Bali Masih Keluhkan Akses Modal dan Kelangkaan Bahan Baku

Komunike ini juga merupakan sikap bersama penggagas Pesta UMKM “Apa Kabar Kita”.

Terdiri dari Walhi Bali, Frontier, Yayasan IDEP,TEMANMU, Yayasan Madani berkelanjutan, Yayasan Huma, Pikul, debtWATCH Indonesia, dan KEKAL Bali.

Juru Bicara debtWATCH Indonesia Arimbi Heraputri mengatakan komunike ini merupakan rumusan bersama kelompok masyrakat dipil dan seniman yang mengambil bagian dalam apa kabar kita.

“Dari obrolan selama acara kemudian melahirkan rumusan komunike sebagai maklumat bersama masyarakat sipil, warga dan seniman yang terlibat,” kata Bimbi.

Baca juga: Tony Q Rastafara Ajak Warga Bali Ramaikan Pesta UMKM “Apa Kabar Kita”, Ini Panggilan Jiwa

Adapun tujuh poin Komunike adalah:

Pertama mendorong adanya kemandirian warga negara Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pangan dan energinya sendiri , tanpa didikte oleh kekuatan luar negeri.

Kedua, mendorng negara untuk melindungi dan mendukung inisiatif-inisiatif untuk perlindungan lingkungan hidup, pemenuhan kebutuhan pangan dan energinya sendiri.

Ketiga, kepada masyarakat umum agar bersedia membuka ruang dialog antar warga secara berkala.

Keempat, mendorong pemerintah menjamin kehadiran ruang dialog, baik yang diinisiasi warga maupun pemerintah agar partisipasi yang luas yang bebas dari tekanan dan intimidasi.

Kelima, mengadopsi kearifan tradisional dalam pengelolaan lingkungan.

Keenam, agar pemerintah menghormati warga /rakyat sebagai tuan rumah di tanahnya, serta menjadikan warga/ rakyat sebagai mitra kerja perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan. Ketujuh, mendorong adanya pemerintah yang bersih dan akuntabel.

Ditambahkan Bimbi lahirnya poin-poin ini tidak lepas dari situasi sosial yang dihadapi warga.