Pemilu 2024

Pendaftaran Calon DPD RI Lewat Aplikasi SILON, Kandidat Butuh Minimal 2.000 Dukungan Pemilih

KPU Bali menggelar sosialisasi kepada bakal calon Anggota DPD RI Pemilu 2024 di Kantor KPU Bali pada Sabtu 26 November 2022.

Tribun Bali/Ida Bagus Putu Mahendra
Foto bersama antara KPU Bali, KPU Kabupaten/Kota di Bali, dan Liaison Officer bakal calon Anggota DPD RI di Kantor KPU Bali. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - KPU Bali menggelar sosialisasi kepada bakal calon Anggota DPD RI Pemilu 2024 di Kantor KPU Bali pada Sabtu 26 November 2022.


Sosialisasi digelar guna memberikan pemahaman soal penyerahan dan verifikasi persyaratan minimal dukungan pemilih bakal calon Anggota DPD RI.


Acara yang dimulai pukul 09.00 WITA tersebut, dihadiri oleh narahubung masing-masing bakal calon Anggota DPD RI.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan menuturkan, pendaftaran calon DPD RI pada periode Pemilu 2024 melalui aplikasi SILON (Sistem Informasi Pencalonan).

Baca juga: KPU Denpasar Akan Rekrut 20 Personel PPK Pemilu 2024, Simak Dokumen dan Persyaratannya


Pasalnya, penggunaan SILON dalam pendaftaran dan penginputan data bakal calon Anggota DPD RI guna memudahkan penyelenggara dan peserta.


“SILON itu sebagai alat bantu mereka dalam rangka melakukan dokumentasi terhadap dukungan. Pengecakan data ganda, pengecekan NIK,” ungkap Agung Lidartawan saat ditemui Tribun Bali.


Agung Lidartawan menuturkan, jumlah minimal dukungan pemilih untuk mendaftar sebagai bakal calon Anggota DPD RI sebanyak 2.000 dukungan.


Nantinya, 2.000 dukungan dalam bentuk KTP Elektronik tersebut akan diinput oleh Liaison Officer (LO) dari masing-masing bakal calon Anggota DPD RI ke aplikasi SILON.


Lebih lanjut, Agung Lidartawan menuturkan, KPU sempat membuat aplikasi sejenis SILON, namun informasi data ganda hanya diketahui oleh KPU.

Baca juga: KPU RI Umumkan Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024


Sedangkan calon yang bersangkutan tidak mengetahui soal kegandaan data tersebut.


“Kita dulu membuat aplikasi sendiri, kalau ada ganda kita tahu, tapi mereka kan nggak bisa.


“Sekarang kita bantu dengan SILON. Mereka dapat akses SILON, mereka masukin sendiri. Jadi yang akses itu yang boleh kan LO nya, kalau tidak LO kan nggak boleh,” ujar Agung Lidartawan.


Ia menegaskan, dengan adanya aplikasi SILON, para bakal calon Anggota DPD RI dapat menginput data dengan jujur.


Pasalnya, jika terdapat data ganda yang diinput oleh satu bakal calon Anggota DPD RI, maka akan dikenakan sanksi pengurangan jumlah data SILON sebesar 50 data per data ganda.


“Sekarang ada SILON, salahnya dia (bakal calon Anggota DPD RI) ganda, kalau dia berusaha menggandakan dan dibiarkan saja, maka hukumannya 50 kali jumlah yang ganda,” jelas Agung Lidartawan, Ketua KPU Bali.

Di akhir Agung Lidartawan menjelaskan, jika nantinya data ganda ditemukan antar bakal calon Anggota DPD RI, maka KPU akan meminta Liaison Officer (LO) bakal calon Anggota DPD RI yang bersangkutan untuk menghadirkan pemilik data.


“Nanti misalnya 3 calon (ganda), ketiga-tiganya kita suruh menghadirkan ini (pemilik KTP), kan dia (bakal calon Anggota DPD RI) yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan.”


“Ayo datangkan. Setelah datang, tanya orangnya milih yang mana, nanti yang ggak dipilih kita coret,” pungkas Ketua KPU Bali, Agung Lidartawan saat ditemui Tribun Bali usai acara sosialisasi pada Sabtu 26 November 2022. (*)

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved