Berita Gianyar

Banyak Perusahaan di Gianyar Tak Terapkan UMK, Ini Respon Komisi IV DPRD Gianyar

Banyak perusahaan di Gianyar tidak menerapkan UMK. Hal ini menjadi sorotan anggota dewan. Mereka pun angkat bicara terkait persoalan ini.

Istimewa
Ketua Komisi IV DPRD Gianyar, Ni Made Ratnadi 

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - Dinas Ketenaga Kerjaan (Disnaker) Gianyar, Bali setiap tahun menaikkan nilai Upah Minimum Kabupaten ( UMK).

Seperti di tahun 2023 nanti, UMK naik 6,84 persen.

Namun selama ini, rupanya masih banyak karyawan perusahaan yang berlokasi di Kabupaten Gianyar yang tak menikmatinya.

Bahkan bukan hanya kenaikan, hanya sekadar menimati UMK lama saja tidak. 

Baca juga: Jelang Pelebon Maestro Drama Gong, Lembu sampai Pementasan Seni Dihaturkan ke Puri Abianbase Gianyar


Bahkan informasi dihimpun Tribun Bali, Selasa 13 Desember 2022, di tahun 2022 ini terdapat sejumlah perusahaan yang memberikan upah ke pegawainya di kisaran Rp1 juta sampai Rp1,5 juta per bulan.

Padahal, UMK tahun 2022 sudah di angka Rp2,6 juta lebih.


Ketua Komisi IV DPRD Gianyar, Ni Made Ratnadi membenarkan sampai saat ini, masih banyak perusahaan yang tak mengimplementasikan UMK dari tahun ke tahun.

Namun terkait perusahaan apa saja itu, Ratnadi tak mau mengungkap. Sebab ia merasa tak etis.

Baca juga: Bertikai Rebutan Warisan, Warga Tegalalang Didamaikan Kejari Gianyar


"Initinya kami sudah mengantongi data tersebut. Sebab kami sudah pernah melakukan rapat kerja dengan Disnaker Gianyar mengenai persoalan ini. Jumlah perusahaannya cukup banyak," ujar Ratnadi, politikus PDIP asal Blahbatuh itu.


Mengenai perusahaan-perusahaan itu, Ratnadi mengatakan eksekutif dan legiskatif tak bisa bertindak tegas.

Sebab perusahaan itu memiliki alasan kuat tak memberikan upah sesuai regulasi pada pegawainya.

Seperti, nilai profit kecil, kondisi keuangan perusahaan tak menentu. Dan, yang paling parah adalah dampak covid-19.


"Kami sudah berikan arahan pada perusahaan tersebut. Pada intinya mereka berjanji akan menyesuaikan UMK. Tapi di sisi lain mereka ada keterbatasan, apalagi masalah pandemi kan belum normal."

Baca juga: Jelang Galungan, Harga Babi di Gianyar Merangkak Naik

"Saat pandemi kita maklumi. Setelah pandemi kan memang situasi juga belum total pulih. Jadi kita tak bisa keras," ujarnya.


Meskipun masih terdapat karyawan yang tak mendapat upah sesuai UMK, Ratnadi menilai masih ada sisi positif. Yakni, perusahaan tersebut tidak mem-PHK karyawan.

"Kami belum bisa keras. Tapi kita masih bersyukur karyawan tak di-PHK. Pada intinya, ekskutif dan legislatif tidak diam atas hal ini," ujarnya. 


Seperti diketahui, Upah Minimum Kabupaten ( UMK) Gianyar telah resmi ditetapkan sebesar Rp2.837.680,02 untuk tahun 2023.

Di mana UMK tersebut naik 6,84 persen dari tahun 2022 yang sebesar Rp.2.656.009. (*) 

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved