Dewan Denpasar Berharap Pelabuhan Sanur Dikelola Pemkot Denpasar dan Melibatkan Warga Lokal Sanur

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR- Pelabuhan Sanur sudah mulai beroperasi sejak 11 November 2022 lalu.

Dimana pengoperasian pelabuhan ini setelah diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo.

Untuk saat ini, operasional pelabuhan tersebut masih dibawah KSOP Pelabuhan Benoa.

Ketua Komisi III DPRD Denpasar, Eko Supriadi mengatakan sejak perencanaan pembangunan Pelabuhan Sanur telah mendapat dukungan penuh dari masyarakat sekitarnya.

Termasuk desa adat yang ikut mendukung pelaksanaan pembangunan pelabuhan tersebut.

Untuk itu, dipandang perlu memberikan kewenangan pengelolaan pelabuhan tersebut kepada Pemkot Denpasar yang akan melibatkan warga sekitar yang memiliki kompetensi di bidang pelabuhan.

“Semestinya pengelola pelabuhan tersebut harus diberikan kepada Denpasar. Karena selama ini cukup banyak peran Denpasar dalam mewujudkan pembangunan pelabuhan tersebut,” kata Eko Supriadi pada Minggu, 18 Desember 2022.

Sementara itu, anggota Komisi III asal Sanur Kaja, IB Ketut Kiana juga berharap pengelolaan pelabuhan tersebut juga melibatkan warga lokal Sanur.

Dikatakan, Desa Adat Sanur cukup besar perannya dalam menyukseskan pembangunan pelabuhan tersebut.

Misalnya saja, lahan yang ada di areal pelabuhan tersebut juga dihibahkan kepada pemerintah dengan tujuan agar pembangunan pelabuhan bisa berjalan lancar.

“Untuk itu, sangat wajar bila warga kami juga ikut dalam mengelola pelabuhan tersebut,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar, I Ketut Sriawan mengatakan saat ini Pemkot Denpasar khususnya Perumda Bhukti Praja Sewakadarma (BPS) Kota Denpasar belum ikut mengelola.

Dimana sebelumnya Perumda BPS ditunjuk Walikota Denpasar yang disiapkan sebagai pengelola untuk ikut di dalam pengelolaan Dermaga Sanur.

“Kalau pelibatan belum ada, yang jelas saat ini proyek Dermaga Sanur ini belum rampung dan masih dalam pengerjaan. Untuk pengelolaan saat ini masih dipegang oleh KSOP Pelabuhan Benoa yang ditunjuk pusat,” katanya.

Sriawan menambahkan, saat ini pihaknya masih menunggu proses di pusat.