Pemilu 2024

Partai Kebangkitan Nusantara Akan Ajukan Uji Materi Syarat Calon Presiden ke MK Tahun Depan

Partai Kebangkitan Nusantara akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan presiden.

ist
Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara, Gede Pasek Suardika (ujung kiri), dan Rio Ramabaskara, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (ujung kanan) 

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Partai Kebangkitan Nusantara akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan Presiden.

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara, Rio Ramabaskara menuturkan, pengajuan tersebut akan dilakukan pada awal tahun 2023 mendatang.

Saat ini, PKN telah membentuk tim guna mempelajari Putusan MK sebelumnya yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan uji materi soal syarat calon presiden.

“Atas arahan Ketua Umum, kami telah membentuk tim untuk mengajukan uji materi soal syarat calon Presiden.”

“Karena secara terang jelas dan nyata hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang baru dihilangkan dalam UU Pemilu ketika dilakukan serentak, " kata Rio Ramabaskara sebagaimana siaran pers PKN Pimda Bali kepada Tribun Bali pada Selasa 20 Desember 2022.

Menurut Rio, arahan Gede Pasek Suardika selaku Ketua Umum PKN dengan tegas meminta tim serius menyiapkan konsep dan materi permohonannya agar peluang putra putri Nusantara yang kesulitan kendaraan politik bisa diatasi.

"Kalau melihat pemaparan Ketum kami, maka sangat optimis uji materi ini akan dikabulkan oleh hakim MK.”

“Karena sangat berbeda sekali legal standing dan alasan-alasan permohonan dibandingkan yang sudah pernah dimohonkan. Kebetulan pengalaman Ketum Kami di Komisi 3 DPR RI cukup membantu mengkonstruksi kan kemana uji materi ini dilakukan,” ucap Rio sebagaimana siaran pers PKN Pimda Bali.

Lebih lanjut, Rio mengatakan, PKN hadir ingin menjadi alternatif perjuangan politik bagi putra putri Nusantara yang tersumbat dan tidak bisa berkompetisi akibat kuatnya oligarki di parpol lama. 

Sehingga perjuangan uji materi ini nanti dikhtiarkan agar banyak potensi tampil dan masyarakat  disuguhi alternatif pilihan. 

"Juga untuk para kandidat yang sudah berjalan tapi belum ada kepastian kendaraan bisa terbantukan jika permohonan PKN dikabulkan. Dari 17 parpol yang disahkan sebagai peserta Pemilu 2024, hanya PKN, Gelora dan Buruh saja punya legal standing seperti yang dianalisa dan diarahkan ketum kami,” kata Rio Ramabaskara sebagaimana siaran pers PKN Pimda Bali.(*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved