TAG
Mahkamah Konstitusi
-
Meskipun norma tersebut telah dihapus melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, substansi larangan tetap diakomodasi dalam regulasi yang berlaku.
Kamis, 28 Agustus 2025
-
Terkait hal itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pun melakukan sosialisasi yang salah satunya menyasar Bali.
Kamis, 17 Juli 2025
-
Gugatan yang diajukan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) ini dikabulkan sebagian oleh MK, dengan menyatakan bahwa Pasal 34 ayat (2)
Kamis, 3 Juli 2025
-
MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi UU Sisdiknas yang diajukan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPII).
Selasa, 24 Juni 2025
-
Pemprov Bali Sebut Akan Ikuti Kebijakan Sekolah Gratis Untuk Negeri dan Swasta
Kamis, 29 Mei 2025
-
Namun, sekolah swasta yang menerapkan kurikulum internasional atau memiliki keunggulan khusus dinilai tidak termasuk dalam kategori yang wajib digrati
Rabu, 28 Mei 2025
-
Apalagi dalam UU Sisdiknas dalam pembukaannya menyebutkan terkait dengan memudahkan dan memeratakan akses pendidikan.
Selasa, 27 Mei 2025
-
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pendidikan dasar 9 tahun baik negeri maupun swasta digratiskan.
Selasa, 27 Mei 2025
-
Mahkamah Konstitusi (MK) resmi mengeluarkan keputusan bahwa pendidikan dasar 9 tahun baik negeri maupun swasta digratiskan di seluruh Indonesia.
Selasa, 27 Mei 2025
-
Gubernur Bali periode 2025-2030, Wayan Koster sebut akan ikuti retreat pada gelombang kedua.
Rabu, 26 Februari 2025
-
DISINGGUNG Rumah Dinas Gubernur Bali, Wayan Koster: Rumah Saya di Sembiran Buleleng
Sabtu, 1 Februari 2025
-
BSB menganggap keputusan ini menjadi tonggak penting dalam memperjuangkan keadilan bagi spa Bali.
Senin, 6 Januari 2025
-
Setelah awal tahun lalu ramai polemik Spa Bali yang masuk dalam klasifikasi jasa hiburan dan harus mengalami kenaikan tarif pajak pajak barang dan jas
Minggu, 5 Januari 2025
-
MK telah menyatakan bahwa prase dan mandi uap atau spa yang berbasis pengobatan tradisional tidak termasuk dalam kategori hiburan.
Minggu, 5 Januari 2025
-
MK juga menilai penentuan besaran ambang batas itu tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat.
Kamis, 2 Januari 2025
-
Mahkamah Konstitusi, (MK) resmi menghapus presidential threshold yang menjadi syarat utama parpol untuk mengajukan calon presiden di Pilpres
Kamis, 2 Januari 2025
-
Paket Kata Tegaskan Legowo, KPU Gianyar Tetap Tunggu Hasil dari Mahkamah Konstitusi
Rabu, 18 Desember 2024
-
Meskipun rekapitulasi tingkat Kota Denpasar sudah selesai dan sudah diketahui peraih suara terbanyak, namun KPU Denpasar masih belum menetapkan
Senin, 16 Desember 2024
-
LEGOWO, Tim Mulia-PAS Tak Lakukan Gugatan ke MK, Beri Catatan Terkait Tingginya Golput
Kamis, 12 Desember 2024
-
Menguji Jiwa Kenegarawanan Hakim MK dalam Menangani Sengketa Pilkada Serentak Tahun 2024
Jumat, 29 November 2024
© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
