Sponsored Content

Fraksi Golkar Pertanyakan Penghapusan Konsep Tri Warna Dalam Ranperda RTRW 2022-2042

Fraksi Golkar Pertanyakan Penghapusan Konsep Tri Warna Dalam Ranperda RTRW 2022-2042

ist
Fraksi Golkar Pertanyakan Penghapusan Konsep Tri Warna Dalam Ranperda RTRW 2022-2042 

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI - Konsep Tri Warna yang sebelumnya diatur dalan Rencana Tata Ruang Wilayah, justru tidak dicantumkan dalam Ranperda RTRW terbaru. Hal tersebut dipertanyakan Fraksi Golkar dalam rapat pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Bangli, tentang Rancangan Peraturan Daerah ( Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli Tahun 2022-2042, Rabu (18/1/2023).

Rapat perdana di tahun 2023 ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika, didampingi Wakil Ketua DPRD Bangli, I Nyoman Budiada dan I Komang Carles. Rapat tersebut dihadiri pula oleh Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta dan Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar.

Pada rapat tersebut, Fraksi Golkar melalui pembicaranya I Nengah Darsana mempertanyakan konsep Tri Warna, yang tidak dicantumkan pada Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli Tahun 2022-2042. Padahal sebelumnya konsep tersebut diatur dalam Perda Kabupaten Bangli No. 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli Tahun 2013 - 2023.

"Atas pertimbangan apa konsep tersebut tidak dicantumkan kembali. Karena menurut pandangan kami, konsep tersebut layak untuk diterapkan kembali sebagai upaya pelestarian hutan dan sebagai upaya menata kawasan suci yang pro lingkungan. Mohon penjelasannya," ucap dia.

Lebih lanjut fraksi partai berlogo pohon beringin ini juga mempertanyakan isi Ranperda pada Pasal 72 huruf d, tentang penetapan tata bangunan khusus bagi yang berada di kawasan sempadan jurang. Yang mana diatur bahwa untuk pembangunan pada kawasan sempadan jurang, perlu penampilan arsitektur bangunan yang ramah lingkungan.

"Kami Fraksi Partai Golongan Karya menanyakan apakah akan dibuatkan peraturan khusus terkait dengan pembangunan di kawasan sempadan jurang, untuk memperjelas kriteria-kriteria arsitektur bangunan yang ramah lingkungan. Serta apakah sebelum memberikan peluang untuk melakukan pembangunan di kawasan sempadan jurang telah melakukan uji kelayakan terlebih dahulu? mengingat bahwa sempadan jurang mempunyai fungsi untuk menjaga pelestarian lingkungan," sebut Darsana.

Sementara Partai Demokrat melalui pembicaranya I Made Krisnawa berharap RTRW Kabupaten Bangli dapat mengadopsi tentang visi misi geopark unesco, dengan asas menyelamatkan bumi dengan tidak mengubah bentangan alam. Selain juga mampu mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan.

Diharapkan pula, dengan predikat geopark unesco sebagai taman bumi, Bangli dapat berada dan menunjukan identitas secara jelas, lugas, tegas sebagai daerah penyangga dan konservasi geologi. Di satu sisi Bangli yang juga mempunyai lokasi rawan bencana longsor sehinga program konservasi, reboisasi dan plantation harus dianggarkan secara berkala setiap tahun. "Hal ini juga dapat menjadi kekuatan dan identitas daerah serta tawar menawar (Bargaining) dalam rangka permohonan anggaran ke pemeritah atasan dan pemda terkait. Mohon Penjelasan," ungkapnya.

Sementara Fraksi PDI Perjuangan melalui pembicaranya Nengah Dwi Madya Yani mendorong Pemerintah Daerah untuk mengupayakan komunikasi menyeluruh, terkait konpensasi daerah sebagai daerah resapan sumber air di Bali. "Kami dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bangli juga mendorong Pemerintah Daerah untuk memberikan ruang sesuai bidang investasi yang cocok di Kabupaten Bangli," tandasnya. (mer)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved