Rapat Koordinasi Dengan OPD Terkait, Ketua DPRD Badung Minta Program Harus Cepat Dieksekusi

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Pimpinan DPRD Badung melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah OPD yang ada di lingkungan Pemkab Badung seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada Rabu 8 Januari 2023.

Rapat koordinasi yang dipimpin Ketua DPRD Badung I Putu Parwata bersama Wakil Ketua II Made Sunarta itu membahas program kerja masing-masing OPD di tahun 2023.

Hadir Kepala Pelaksana BPBD Badung, Wayan Darma, Kadis PUPR IB Surya Suamba, Kepala Disdikpora I Gusti Made Dwipayana serta sejumlah di masing-masing OPD terkait.

Ketua DPRD Badung, I Putu Parwata mengatakan, rapat koordinasi dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan program yang sudah direncanakan oleh masing-masing OPD.

Baca juga: Rancangan Alokasi Kursi Anggota DPRD Bali Pemilu 2024, Buleleng Berkurang Sedangkan Badung Bertambah

Agar semua program-program yang telah diusulkan terjadwalkan, maka harus dilakukan rapat koordinasi untuk mempertegas.

"Sesuai arahan Bupati maka kami harus melakukan rapat-rapat koordinasi dengan OPD. Karena anggaran sudah kita tetapkan Rp 6,06 triliun dan itu semua dijabarkan oleh tiap OPD," ujar Parwata.

Pihaknya mencontohkan, misalnya belanja modal yang telah dituangkan PUPR, dana hibah agar segera dieksekusi, kemudian program prioritas untuk pembangunan seperti jalan, drainase, dan destinasi wisata didorong untuk segera dieksekusi.

"Seperti arahan Bupati, masalah infrastruktur harus segera diselesaikan dan eksekusi melalui APBD 2023 mulai pembangunan fisik paling lambat Februari," katanya.

BPBD juga didorong untuk bekerja cepat dalam penanganan bencana.

Namun, dalam rapat tersebut terungkap BPBD masih banyak kekurangan sarana prasarana pendukung dan sumber daya manusia.

"Seperti yang dikatakan tadi Pak, bensinnya gak ada Pak, Pak alatnya gak ada, mobilnya gak, kami kekurangan tim di lapangan, tidak ada hal seperti itu lagi. Jangan ada hal kecil yang menghambat program. Jika memang harus ada pergeseran anggaran, kita geser. Kalau harus ada tambahan bensin kita kasi bensin. Supaya pelaksanaan APBD melalui program-program segera dieksekusi," tegasnya.

Lanjut Parwata, input-input yang didapat melalui rapat koordinasi ini akan diuraikan dalam kebijakan yakni dalam sebuah peraturan.

Selain itu, dewan juga akan tetap melakukan pengawasan sesuai tugas, pokok dan fungsi DPRD.

"Dan besok kita akan berkelanjutan lagi tentang pariwisata dan lain-lainnya. Nah ini kita lakukan sinergi," ujarnya.

Terkait usulan pemecah kemacetan di Canggu, Parwata menjelaskan, di Tibubeneng akan dibuat pembebasan lahan untuk pemecah arus.

Kemudian, drainase akan dibuat flat untuk memperluas arus jalan.

"Itu kita akan lakukan di Batu Belig, Tibubeneng, Canggu, Pererenan dan di jalan-jalan utama. Sementara untuk yang Gatsu ke Barat itu akan kita koordinasikan dengan Provinsi untuk terusannya ke Canggu supaya tidak macet," imbuhnya. (*)

Kumpulan Artikel Badung