Berita Gianyar
SMP PGRI Peliatan Dirubah Jadi SMPN 4 Ubud
SMP PGRI Ubud yang berlokasi di Desa Peliata itu akan menjadi SMPN 4 Ubud.
Penulis: I Wayan Eri Gunarta | Editor: Fenty Lilian Ariani
TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - Pasca penerapan sistem zonasi dan siswa wajib diterima di SMP Negeri, menyebabkan banyak sekolah swasta di Kabupaten Gianyar yang kehilangan siswa. Bahkan tak sedikit dari sekolah-sekolah swasta yang kini diserahkan oleh pemiliknya kepada pemerintah, guna dijadikan SMP Negeri.
Terbaru, sekolah swasta yang berubah menjadi negeri ada di Kecamatan Ubud. Yakni, SMP PGRI Ubud yang berlokasi di Desa Peliatan itu akan menjadi SMPN 4 Ubud. Bupati Gianyar I Made Mahayastra pun telah menyerahkan SK SMP Negeri 4 Ubud kepada Bendesa Desa Pakraman Peliatan, Selasa 24 Januari 2023 di Pura Dalem Gede Peliatan.
Dalam acara itu, Mahayastra mengatakan, SMP N 4 Ubud tersebut merupakan peralihan dari SMP PGRI Ubud. Peralihan tersebut dilaksanakan mengingat beberapa tahun belakangan terjadi peningkatan keinginan siswa dan orangtua untuk menyekolahkan anaknya di sekolah negeri.
“Dari tahun-ketahun sangat jarang ada siswa yang mau sekolah di sekolah swasta, berbeda dengan saat tahun 90-an dimana sekolah swasta sangat bergengsi. Maka dari itu dengan permintaan dari desa adat, Pemkab Gianyar siap memfasilitasi dan memberikan kualitas pendidikan yang baik,” ujar Mahayastra.
Kata dia, keberadaan SMP N 4 Ubud tersebut akan dapat menampung siswa dari Desa Peliatan dan Desa Mas yang memang secara zona lumayan jauh dari SMP Negeri 1 Ubud atau SMP Negeri lainnya di daerah Ubud.
Bupati Mahayastra meminta maaf kepada pemilik sekolah swasta dan mengucap terima kasih atas jasanya dalam memberikan pendidikan yang layak kepada siswa selama ini. “Jasa sekolah swasta sangat besar, dimana dulu sebelum pemerintah sanggup mendirikan sekolah negeri pemerintah meminta kepada swasta untuk mendirikan sekolah agar masyarakat bisa mengenyam pendidikan,” tegasnya.
Tak hanya merubah status sekolah, Bupati Mahayastra juga mengimbangi keputusannya dengan menyiapkan anggaran sebesar Rp 2,7 miliar sebagai biaya operasional sekolah atau renovasi sekolah. Mengingat adanya investasi dari desa adat pada sekolah tersebut, Bupati Mahayastra mengajak bendesa dan tokoh masyarakat untuk membicarakannya lebih lanjut sehingga tercipta kerjasama yang harmonis. (*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.