Pentolan KKB Papua Pastikan Kapten Phillip Marthens Tak Akan Dibebaskan hingga Papua Merdeka

TRIBUN-BALI.COM - Nasib pilot pesawat Susi Air, Kapten Phillip Marthens hingga saat ini masih menjadi sandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KBB) Papua pimpinan Egianus Kogoya.

Egianus Kogoya menjamin keamanan Kapten Phillip Marthens tetap terjaga selama bersama KKB Papua.

"Bersama saya, pilot Phillip Marthens akan tetap aman," kata Egianus Kogoya dalam sebuah video yang diterima TribunPapua.com, dikutip pada Rabu (15/2/2023).

Baca juga: Panglima TNI Belum Bisa Pastikan Pilot Susi Air Disandera KKB atau Tidak: Tapi Sudah Terdeteksi

Meski demikian, Egianus Kogoya bersedia melepaskan Kapten Philip.

Asalkan, kata dia, pemerintah Indonesia bersedia memenuhi dua syarat yang diajukannya.

Syarat yang pertama adalah harus menunggu Papua merdeka, baru Kapten Phillip akan dibebaskan.

Baca juga: Pilot Pesawat Susi Air Masih Disandera KKB Papua, Semua Penumpang Telah Diamankan

Kemudian yang kedua, Egianus Kogoya juga meminta agar negara-negara lain tak bekerja sama dengan Indonesia.

Ia menilai kerja sama Indonesia dengan negara lain menjadi penyebab Papua sulit merdeka.

"Jadi kami akan membawa pilot ini sampai Papua merdeka baru saya lepas," ujarnya.

"Tidak boleh terus bekerja sama dengan Indonesia," lanjutnya.

Ia juga menegaskan alasan penyanderaan Kapten Phillip bukan karena untuk mendapatkan kebutuhan logistik.

Selain video dari Egianus Kogoya, beredar pula foto-foto Kapten Phillip bersama KKB Papua.

Dalam foto yang beredar, tampak Kapten Philip berpose bersama anggota KKB.

Latar belakang mereka terlihat seperti berada di hutan.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo, mengonfirmasi kebenaran foto-foto tersebut.

Ia mengatakan foto-foto yang beredar itu memang Kapten Philip dan KKB Papua pimpinan Egianus Kogoya.

"Benar foto dan video tersebut diduga saat insiden pembakaran pesawat Susi Air di Paro, Nduga," ujar Ignatius Benny, Rabu.

Sementara itu, TNI-Polri terus mencari keberadaan Kapten Phillip dari udara dan jalur darat.

Kapendam XVII/Cenderawasih, Kolonel Kav Herman Taryaman, mengungkapkan tim gabungan telah mengerahkan pesawat dan helikopter untuk melakukan pencarian dari udara.

Untuk jalur darat, terang Herman, tim gabungan akan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Nduga dan tokoh masyarakat.

"Upaya-upaya pencarian terus dilakukan oleh Tim Gabungan TNI Polri, baik melalui pesawat udara, helikopter maupun melalui jalur darat."

"Dan juga upaya-upaya Pemda Kabupaten Nduga serta para tokoh masyarakat dengan pendekatan soft approach dialog dan membangun komunikasi," kata Herman dalam keterangan Pendam XVII/Cenderawasih, Selasa (14/2/2023).

Diketahui, aksi penyanderaan Kapten Phillip ini bermula saat KKB Papua pimpinan Egianus Kogoya membakar pesawat Susi Air yang terparkir di lapangan terbang Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Selasa (7/2/2023).

Aksi pembakaran dan penyanderaan ini sebelumnya telah dibenarkan Juru Bicara Organisasi Papua Merdeka (OPM), Sebby Sambom.

"Sesuai laporan Egianus Kogoya, mereka telah melakukan aksi pembakaran pesawat Susi Air dengan nomor registrasi PK-BvY di lapangan terbang distrik Paro," kata Sebby dalam pesan WhatsApp kepada TribunPapua.com, Selasa.

"Pilotnya kami tahan dan dia menjadi sandera kami, dan penyanderaan ini merupakan kedua kalinya yang kami lakukan," lanjutnya.

Sikap Pemerintah atas Aksi Penyanderaan oleh KKB Papua

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, menjelaskan sikap pemerintah terkait pilot Susi Air yang disandera KKB Papua.

Pemerintah, kata dia, akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan penyelamatan dengan pendekatan-pendekatan yang sifatnya persuasif.

Pasalnya, keselamatan Kapten Phillip menjadi alasan utama.

Mahfud melanjutkan, pemerintah juga terus melakukan komunikasi dengan pemerintah Selandia Baru untuk memantau dan mengakselerasi penanganan pembebasan Kapten Phillip.

"Penyanderaan warga sipil, dengan alasan apapun tidak dapat diterima."

"Oleh sebab itu, upaya persuasif menjadi pedoman utama demi keselamatan sandera tetapi pemerintah tidak menutup upaya lain," kata Mahfud dalam keterangan video Tim Humas Kemenko Polhukam RI pada Selasa (14/2/2023).

Lebih lanjut, Mahfud menegaskan Papua adalah bagian sah dari NKRI baik menurut konstitusi RI, hukum internasional, maupun menurut fakta yang sekarang sedang berlangsung.

Oleh sebab itu, kata dia, maka Papua seterusnya dan selamanya akan tetap menjadi bagian yang sah dari NKRI.

"Terima kasih juga kepada pemerintah daerah, Polri, TNI, BIN, dan lain-lain yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh dan kehati-hatian dalam menangani masalah ini," tandasnya.

Selandia Baru Tawarkan Bantuan

Ketua Delegasi Regional International Commite of the Red Cross (ICRC) Alexandre Faite bersama Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III Letjen TNI I Nyoman Cantiasa. (Penerangan Kogabwilhan III) (Istimewa)
Pemerintah Selandia baru menawarkan bantuan mencari keberadaan Kapten Phillip.

Sebagai informasi, Kapten Phillip adalah warga negara Selandia Baru.

Tawaran tersebut disampaikan diplomat Selandia Baru saat bertemu dengan dengan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III, Letjen TNI I Nyoman Cantiasa, di Rimba Papua Hotel Timika, Mimika, Papua, Senin (13/2/2023).

Selandia Baru diwakili oleh Deputi Misi Diplomatik untuk ASEAN, Brendan Andrew Stanbury, dan Sekretaris II Politik Kedutaan Besar, Patrick John Fitzgibbon.

Dalam pertemuan tersebut, membahas soal pencarian pilot Susi Air Philips Mark Methrtens (37) yang hingga kini masih belum diketahui keberadaannya.

"Diplomat Selandia Baru menawarkan bantuan apabila ada yang diperlukan saat melakukan pencarian dan evakuasi pilot Susi Air yang saat ini sedang dalam pencarian oleh aparat gabungan TNI-Polri," kata Nyoman Cantiasa dalam keterangannya, Senin petang.

Diplomat Selandia Baru juga menyampaikan harapannya agar Philips dapat segera ditemukan dalam keadaan aman dan selamat.

"Kita juga minta dukungan internasional untuk membicarakan kepada Komisioner Tinggi Dewan HAM Internasional terkait masalah tersebut," ujar Nyoman.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Gita Irawan, TribunPapua.com/Calvin Louis Erari)

Artikel terkait telah tayang di Tribunnews dengan judul 2 Syarat dari Egianus Kogoya Jika Ingin Pilot Susi Air Dibebaskan: Tunggu Papua Merdeka