Netizen Serbu Medsos Direktorat Jenderal Pajak, Celios Katakan Pemerintah Harus Lakukan Evaluasi

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Hingga kini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih menjadi bulan-bulanan netizen. Bermula dari kasus penganiayaan yang melibatkan anak dari seorang pejabat DJP berinisial MD perlahan membuka sisi jumlah kekayaan yang dimiliki para pejabat pajak. 

Ketika diamati, setiap postingan yang diunggah DJP di akun Instagram resminya @ditjenpajakri, dibanjiri ribuan komentar negatif dari netizen. Beragam komentar dicetuskan, mulai dari ajakan stop bayar pajak, kritikan, bahkan hingga sindiran halus yang kadang mengundang tawa.

Dikutip dari beberapa komentar netizen di sejumlah postingan akun Instagram DJP, diantaranya berbunyi, 

@flyfly******** Gaush bayar pajak aja. Duitnya dimakan penguasa doang hahaha

@kevinlus***** Rakyat bayar pajak berdarah darah, ga bayar pajak masuk penjara / kena denda sekalinya bayar pajak anak dari pejabat pajaknya berulah

@susilo**** Jadi buruk citra pajak

@dityareza***** MAAF YA MIN GA BAYAR PAJAK DULU TAHUN INI, MAU BELI MOTOR MBER

@adiwira********* Rakyat disuru bayar pajak. Lah dirjen lu pake motor gede #STOPBAYARPAJAK

Dari komentar tersebut menunjukkan bahwa masyarakat cukup kecewa dengan kejadian penganiayaan tersebut. Padahal jika dilihat ke belakang, DJP dulunya menjadi ‘andalan’ netizen untuk menyenggol kaum-kaum berduit yang gemar pamer harta di sosial media.

Sementara itu, menurut Director Center of Economi and Law Studies, Bhima Yudhistira, untuk memperbaiki citra DJP dan kondisi saat ini, tidak cukup sekadar sanksi pegawai pajak berharta jumbo diberhentikan. Dikatakannya, kasus pejabat pajak yang gaya hidupnya mewah sangat berdampak ke kepercayaan masyarakat dalam membayar dan melaporkan pajak. Ia menilai, hal ini justru semakin menggambarkan adanya ketimpangan yang lebar antara orang kaya dan miskin.

“Banyak anak muda menganggur. Sementara keluarga pejabat hidup foya-foya, itu tentu memantik amarah masyarakat sebagai wajib pajak. Apalagi momentum saat ini untuk melapor SPT,” ungkapnya pada, Kamis 2 Februari 2023. 

Celios juga mengatakan dengan kejadian ini pemerintah segera melakukan evaluasi total terhadap kepatuhan pajak, laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), hingga mencari sumber dana pejabat yang mencurigakan. Pejabat yang mendadak kaya karena rangkap jabatan sebagai komisaris juga harus diungkap. Jangan sampai, tegas dia, pejabat hidup diatas penderitaan pembayar pajak. 

“Reformasi birokrasi harus tuntas dengan perbaikan tata kelola dan sanksi bagi pejabat yang menyimpang,” tutupnya. (*)