Takut Bayar Pajak Jika Urus Izin, Baru 20,6 Juta UMKM Go Online di Indonesia

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) adakan Digitalk dengan tema ‘Makin Mudah Izin Berusaha, UMKM Urus Izin Tanpa Ribet’ pada Rabu 1 Maret 2023.

Beberapa narasumber hadir dalam acara ini salah satunya Septriana Tangkary selaku Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kemenkominfo dan Putri Suastini Koster selaku Ketua Dekranasda Provinsi Bali.

Septriana Tangkary mengatakan saat ini dengan adanya teknologi digital atau TIK saat ini Kominfo bersama-sama dengan Kementerian lain membuat aplikasi-aplikasi yang mempermudah seluruh masyarakat Indonesia menggunakan teknologi.

“Artinya teknologi sangat mudah sekali, andaikan teman-teman ingin mencoba dan mempelajari. Karena aplikasi yang ada bisa didownload melalui handphone dan bisa minta bantuan Kementerian terkait yang masing-masing ada di daerah atau kota,” kata Septriana.

Baca juga: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Menggelar Kegiatan Jumat Ceria, Promosikan Produk UMKM di Badung

Lebih lanjutnya ia mengatakan, jadi program pemerintah bagaimana government public relation ini adalah suatu tempat menggerakan program-program nasional dan unggulan pemerintah, sehingga seluruh masyarakat dapat info yang jelas dan benar. Serta dapat izin usaha dengan sangat mudah.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo pada tahun 2024 menargetkan agar UMKM yang go online mencapai 30 juta.

Sehingga seluruh masyarakat dapat hasil nyata dari kerja kerasnya.

“Sudah 20,6 juta (UMKM go online saat ini) jadi tinggal sedikit lagi dan harapan kita memang bagaimana menggerakan seluruh ekonomi masyarakat khususnya kebanyakan UMKM itu adalah wanita-wanita hebat, tangguh, meskipun mereka punya anak masih bisa bergerak dan membantu suami, dan itu adalah suatu keinginan Indonesia bisa maju terdepan,” imbuhnya.

Menurutnya tantangan menjadikan UMKM ini go online banyak.

Seperti pemilik UMKM yang tidak ingin belajar, tidak ingin maju dan keinginan yang kadang ingin lepas dari pajak.

Padahal, katanya, pajak itu 0,005 persen atau sangat sedikit sekali.

Sementara itu, Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Putri Suastini Koster mengatakan sebenarnya, pemerintah sudah sangat mempermudah hanya saja sekarang yang ia lihat di lapangan kemauan dari pelaku UMKM yang masih kurang untuk mempelajari digitalisasi.

“Ayo kita mau ingin semangat kemudian untuk melandasi usaha kita dengan izin. Jangan malas, kalau dulu ribet urusan administrasi kita tahulah ya yang mana pengarajin, pengusaha pasti fokus pada hasil usahanya. Tetapi dengan dilandasi itu seperti narsum sampaikan dengan kita punya landasan hukumnya, ada izinnya dan lain sebagainya yang ditetapkan pemerintah itu satu membuat kita nyaman untuk berusaha yang membuat kreativitas dan produktivtas tumbuh,” kata Putri Koster. (*)

Kumpulan Artikel Bali