50 Persen Sekolah di Klungkung Rusak, Dewan dan Disdikpora juga Pusing Soal Kejelasan Aset

TRIBUN-BALI.COM, KLUNGKUNG - Dinas Pendidikan Klungkung tak bisa memungkiri masih banyak sekolah rusak. Bahkan perkiraannya mencapai 50 persen tersebar di Klungkung daratan sampai Nusa Penida.

Komisi I dan III DPRD Klungkung menggelar rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Klungkung, Senin (6/3).

Selain sekolah yang mengalami kerusakan, rapat juga membahas aset beberapa sekolah yang bermasalah.

Baca juga: Observasi ke SD 1 Batukandik, Komisi III DPRD Klungkung Dapati Keadaan Sekolah yang Memprihatinkan

Kepala Dinas Pendidikan Klungkung, I Ketut Sujana mengatakan, 50 persen sekolah rusak terdiri dari kerusakan berat, sedang, dan ringan.

Kondisi ini tidak hanya ditemukan di Kecamatan Nusa Penida tapi juga di Klungkung secara umum.

"Karena keterbatasan anggaran, tentu perbaikan tidak bisa sekaligus. Semua bertahap, dan beberapa sekolah rusak juga sudah kami usulkan untuk perbaikan melalui DAK (Dana Alokasi Khusus)," jelas Sujana.

Baca juga: Perumda Panca Mahottama Klungkung Rancang Produk Air Minum Dalam Kemasan

Sedangkan terkait penyertifikatan lahan di SDN 3 Kutampi, Nusa Penida, kata dia masih ada pemilik lahan yang belum setuju lahan tersebut disertifikatkan.

Ia mengaku saat ini masih berupaya untuk negosiasi dengan pemilik lahan.

"Kami masih upayakan, di sebelahnya ada tanah negara nanti bisa tukar guling. Jika belum bersertifikat, tidak bisa kami bantu dengan APBD maupun APBN," ujar Sujana.

Baca juga: Waspada Penculikan! Anak SD Diedukasi Jajaran Polres Klungkung, Simak Beritanya 

Rapat koordinasi kemarin digelar untuk menindaklanjuti beberapa temuan dewan saat observasi ke beberapa sekolah di Nusa Penida.

Dewan melihat beberapa sekolah di Nusa Penida yang dalam keadaan rusak dan kekurangan sarana prasarana.

Bahkan untuk tenaga pendidik saja masih kurang di tengah gaung pemajuan sumber daya manusia (SDM). "Ada beberapa sekolah yang masih kekurangan bangku, kursi dan guru. Itu juga yang kami bahas," kata Ketua DPRD Klungkung, Anak Agung Gde Anom.

Terkait permasalahan aset lahan di SDN 3 Kutampi, kata dia, dari dua pemilik lahan, hanya satu yang menyetujui lahan tersebut disertifikatkan.

Baca juga: Inovasi Toss Center Kabupaten Klungkung Raih Plakat Adipura

Sedangkan satu pemilik lahan tidak ingin lahannya itu dibuatkan sertifikat.

"Kalau dipakai sekolah keduanya setuju, namun untuk penyertifikatan satu orang setuju dan satu orang tidak setuju," demikian ujar Agung Anom.