KKB Masih Sandera Pilot Susi Air, Operasi Pembebasan Memasuki Hari ke-30

Yudo lantas meminta masyarakat bersabar terkait pembebasan pilot Philips.

Terlebih, kata dia, pencarian pilot Philips bukanlah operasi militer, melainkan operasi penegakan hukum.

“Kita tidak mau masyarakat menjadi korban hanya gara-gara ini, sehingga ya harus sabar, menyelesaikan ini tidak langsung “des”. Ini bukan operasi militer. Ingat, ini bukan operasi militer,” ujar Yudo.

"Saya mempunyai prajurit berkemampuan khusus, mempunyai alutsista yang bisa menyelesaikan itu, kalau harus menyelesaikan, tapi ini bukan. Ingat ini adalah operasi penegakan hukum sehingga tetap mengedepankan hukum,” katanya lagi. 

Susi Pudjiastuti Minta Maaf

Sebelumnya, Founder Susi Air Susi Pudjiastuti menggelar jumpa pers terkait penyanderaan pilotnya.

Susi Pudjiastuti menyampaikan permohonan maaf karena pesawat Susi Air kini tidak melayani penerbangan di pegunungan Papua buntut kejadian penyanderaan pilotnya, Kapten Philips Marthens, oleh teroris kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Salah satu penyebabnya adalah berkurangnya kepercayaan diri para pilot Susi Air akibat kejadian pembakaran pesawat dan penyanderaan pilot di sana.

Hal tersebut Susi sampaikan dalam jumpa pers di SA Residences, Makasar, Jakarta Timur, Rabu 1 Maret 2023.

"Jadi kami mohon maaf, saya sebagai pemilik dan perintis Susi Air, pada 2006 kami masuk Papua, sekarang ini ya tidak bisa melayani lagi. Tentu banyak sebabnya, bukan cuma satu armada berkurang dengan dibakarnya pesawat kami. Tahun lalu kami  kehilangan satu, sekarang satu," kata Susi.

"Yang kedua juga confident di antara pilot-pilot kita tidak memungkinkan adanya penerbangan lagi di wilayah pegunungan," sambungnya.

Susi mengatakan, kondisi ini membuat layanan yang diberikan Susi Air di Papua menjadi sulit.

Dia mengatakan, para pilot Susi Air mungkin saja resign apabila Kapten Philips Marthens tidak kembali dari penyanderaan KKB.

"Jadi resignation juga akan tinggi, bila penyelesaian Kapten Philips ini tidak bisa baik," ucap Susi.

Susi lantas mengingatkan KKB bahwa masyarakat punya hak untuk mendapatkan akses transportasi dan mendapatkan kebutuhan pokok.