DPRD Badung Minta Dispar Badung "Melek" Untuk Tangani Permasalahan Pariwisata

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA –  Belum bangkit maksimal pasca pandemi covid- 19, dunia pariwisata di Badung, Bali kembali dikeluhkan oleh wisatawan.

Seperti halnya pantai Kuta yang kini masih banyak pedagang asongan yang menawarkan kain, pernak pernik maupun jasa pijat.

Hal itu pun sangat mengganggu wisatawan yang sedang menikmati suasana pantai.

Pengalaman wisatawan terkait pedagang asongan dan jasa pijit itu pun dikeluhkan di akun media sosial tiktok @itsourdinary.

Pada postingannya disebutkan bahwa dirinya didatangi seorang ibu-ibu yang menawarkan manicure, kepang rambut, kutek, sampai pijet dengan banyak cara dan tetap menunggu.

Hal itu pun membuat tidak nyaman saat berkunjung ke pantai Kuta.

Pasalnya pedagang tersebut seakan memaksa.

Tidak hanya itu, kasus wisatawan berulah juga banyak terjadi di Badung seperti pemalsuan nomor kendaraan, WNA yang berbisnis rental motor, photografer hingga penyalahgunaan narkoba.

Ketua DPRD Badung, Putu Parwata pun angkat bicara melihat fenomena tersebut.

Baca juga: Belum Ada Kasus Flu Burung, Dispar Khawatir Isu Dimainkan Jatuhkan Pariwisata Bali

Sebab, dunia pariwisata di Badung terombang ambing, apalagi banyaknya WNA yang berulah yang jelas mencoreng citra pariwisata, terlebih Badung sebagai tujuan wisata dunia.

Politisi asal Dalung Kuta Utara meminta Dinas Pariwisata (Dispar) setempat untuk ‘melek’ meningkatkan peranan dan edukasi agar wisman yang datang ke Badung mentaati hukum yang berlaku. 

Selain itu memberikan edukasi kepada pengelola destinasi-destinasi yang ada di Gumi Keris.

“Kami tetap mendorong pertumbuhan wisatawan naik, akan tetapi kami juga mendorong supaya pemerintah melalui Dispar ikut mencegah (wisman berulah). Makanya kepala dinas pariwisata harus memiliki kemampuan yang cukup dan berupaya serius, karena Dispar sebagai leading sektor,” ujar Putu Parwata, Selasa 14 Maret 2023.

Menurutnya, pemerintah harus melibatkan seluruh perangkat, baik di tingkat desa hingga kecamatan.

Jangan sampai keberadaan WNA di Badung justru menimbulkan dampak negatif, apalagi mengambil peluang usaha masyarakat lokal.